TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi gencar membagikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Setidaknya ada dua program bansos yang ditebar Jokowi, diantaranya bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.
Namun, politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik program bansos pemberian Jokowi. Menurut Ahok, praktik pemberian bansos hanya ada di zaman kerajaan, di mana rakyat meminta bekas kasihan raja.
“Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok dalam pidato di deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024.
Lebih lanjut, Ahok menyatakan bahwa negara Indonesia dibangun dengan tujuan utama menciptakan keadilan sosial, bukan sekadar memberikan bantuan sosial. Ahok menegaskan, konsep tersebut berasal dari proklamator Indonesia, yaitu Soekarno.
Karena hal tersebut, Ahok mengaku keputusannya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah untuk memperjuangkan cita-cita tersebut.
“Negara ini jelas dibentuk oleh para proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk memberikan bantuan sosial,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Ahok soal bansos, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak perlu ditanggapi. Menurut dia, pikiran Ahok tidak mewakili pikiran rakyat kecil.
"Ah Ahok kok ditanggapi, gitu loh? Ngapain tanggapi Ahok? Nggak perlu menurut saya ditanggapi. Itu kan pikiran Ahok yang tidak merepresentasikan pikiran rakyat kecil," kata Bahlil, yang juga Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo-Gibran, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.
