Seperti diketahui, program bansos yang digelontorkan Jokowi tengah menjadi sorotan. Seorang sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan menduga ada politisasi BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sumber tersebut menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres pada 14 Februari mendatang.
Secara terpisah, Bahlil membantah adanya politisasi bansos yang kerap dikritik masyarakat sipil. Menurutnya program bansos hanya kebetulan dibagikan jelang pemilu. “Masa mau pemilu, orang nggak dikasih makan?” katanya.
Presiden juga sudah menyangkal soal politisasi bantuan sosial yang dapat menguntungkan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan pemberian bansos kepada masyarakat anggarannya juga sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan semata keputusan eksekutif.
Jokowi mengatakan ada dua pertimbangan pemberian bansos. Pertama kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia. Yang kedua, pemerintah ingin memperkut daya beli rakyat yang di bawah.
“Oh, sudah dari dulu kan. Dari September,” kata Jokowi saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraan (melalui DPR).”
RIZKI DEWI AYU | DANIEL A FAJRI
Pilihan Editor: Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Akhirnya Airlangga Akui untuk Anggaran Bansos
