TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan pemblokiran Rp 50,14 triliun anggaran kementerian/lembaga (K/L) agar bisa jadi salah satu sumber pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk.
Adapun besaran BLT atau bantuan sosial (Bansos) tersebut masing-masing Rp 200 ribu per penerima setiap bulannya atau bila dirapel selama tiga bulan sebesar Rp 600 ribu per keluarga sasaran. Sementara penambahan subsidi pupuk bagi petani dikucurkan senilai Rp 14 triliun.
Dia menjelaskan, ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengatur sumber pendanaan agar alokasi dana BLT Mitigasi Pangan dan subsidi pupuk bisa ditambah. Salah satu cara yang memungkinkan adalah melalui automatic adjustment atau penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara otomatis. Maksudnya adalah pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang terjadi.
"Nah, nanti itu (BLT Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk) tekniknya kan ada macam-macam cara. Menteri Keuangan akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," kata Airlangga di kantornya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Februari 2024.
Dalam laporan Tempo sebelumnya, Kementerian Keuangan membekukan Rp 50,14 triliun anggaran K/L tahun 2024 dari sumber dana APBN. Anggaran belanja yang dinilai tidak prioritas, dibekukan agar dapat digunakan untuk belanja yang lebih prioritas.
Penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan sebelumnya direncanakan selama tiga bulan. Mulai bulan Januari hingga bulan Maret. Akan tetapi, penyaluran periode Januari dan Februari akan dirapel.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, butuh anggaran Rp 11,25 triliun untuk memenuhi target BLT Mitigasi Risiko Pangan yang direncanakan akan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat. BLT Mitigasi Risiko Pangan ini akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).
Subsidi Pupuk Ditambah Rp 24 Triliun
Airlangga menuturkan, anggaran subsidi pupuk 2024 yang sebelumnya Rp 26,68 triliun ditambah sebesar Rp 14 triliun. Melalui penambahan subsidi ini, pemerintah menargetkan 2,5 juta petani lagi yang akan menerima subsidi pupuk tersebut. Secara jumlah, pupuk subsidi yang dapat dicapai tahun 2024 diperkirakan hingga 7,8 juta ton.
Berkaca pada anggaran sebelumnya yakni Rp 26,68 triliun, kata Airlangga, hanya mampu mensubsidi pupuk bagi 5,7 juta petani. "Kemarin dengan dana yang ada Rp 26 triliun itu hanya mencakup sekitar 5,7 juta petani, sehingga, kita harus menambahkan 2,5 juta petani."
Menurut dia, subsidi pupuk penting, karena memasuki musim tanam. Maka dari itu, dia menyampaikan bahwa pemberian subsidi pupuk tidak boleh lambat. Airlangga menyebut, Presiden Joko Widodo telah merestui kebijakan penambahan subsidi pupuk tersebut.
"Bapak Presiden sudah sepakat untuk sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi 14 triliun," tutur Ketua Umum Partai Golongan Karya itu.
Pilihan Editor: Proses dan Syarat Seseorang Berhak Terima Bansos, Anies Baswedan: Bansos untuk Kebutuhan Penerima, Bukan Pemberi
