“Terlepas dari hal tersebut, sebenarnya kalau kita lihat, masalah koordinasi antar lembaga kementerian pemerintah, baik di level pusat dan daerah kerap kali menjadi salah satu penghambat dari suatu kebijakan ketika ingin dijalankan,” ucap ekonom itu.
Mekanisme OSS, menurutnya, hanya satu dari beberapa kebijakan atau regulasi yang menunjukkan adanya miskoordinasi antara K/L, sehingga suatu regulasi tidak dapat dijalankan secara optimal.
“Intinya, memang masih ditemukan permasalahan pada OSS, yaitu masalah koordinasi. Namun pada saat itu, masalah miskoordinasi memang menjadi masalah dan tidak hanya terjadi pada regulasi yang berkaitan dengan OSS,” tuturnya.
Luhut sebelumnya mengklaim sistem OSS ini sebagai salah satu kegagalan Tom Lembong karena tidak sanggup menyelesaikannya.
Proyek tersebut, kata Luhut, pernah ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepada Tom Lembong saat menjabat sebagai Kepala BKPM. Tapi hingga masa jabatannya berakhir, tugas tersebut tak kunjung selesai. Oleh karena itu, Luhut meminta Tom Lembong untuk berkaca.
“Anda kan ditugasi untuk Online Single Submissions (OSS). Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi itulah sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam," ungkapnya.
DEFARA DHANYA | AMELIA RAHIMA SARI | ANDIKA DWI
Pilihan Edtor: Airlangga: Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran akan Bantu Ibu Rumah Tangga
