Terkini: Sri Mulyani Jawab Isu Mundur, Dana Desa Rp 5 Miliar Beratkan APBN

1. Sri Mulyani Tak Membenarkan atau Membantah soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak membenarkan atau membantah soal isu mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia juga tidak menjawab soal isu perselisihan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Saya bekerja aja," kata Sri Mulyani ditemui di Istana Negara usai rapat kabinet pada Jumat, 19 Januari 2024.

Isu Sri Mulyani mundur dari kabinet mencuat setelah ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan telah mendengar kabar tersebut. Faisal Basri  mengatakan ini dalam suatu diskusi bertajuk Political Economic Outlook 2024 yang kemudian diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024. 

Baca selengkapnya di sini.

2. Banyak Rakyat Menganggur, Ini Jurus Capres Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk Mengatasinya

Pengangguran masih menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR besar yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,86 juta jiwa atau sekitar 5,32 persen pada periode Agustus 2023. 

Penyelesaian masalah pengangguran pun menjadi salah satu topik yang disorot oleh tiga calon presiden atau capres 2024, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Lantas, seperti apa cara ketiganya mengatasi masalah pengangguran?

Baca selengkapnya di sini.

3. Dana Desa Rp 5 Miliar Beratkan APBN, Ekonom Sarankan Perbaikan Penyaluran dan Pemanfaatan

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa mengatakan wacana kenaikan anggaran dana desa hingga Rp 5 miliar per desa akan memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pasalnya, kenaikannya menjadi berkali-kali lipat dari alokasi dana desa saat ini yang rata-rata Rp 1 miliar per desa.

Riza berhitung jika dana desa naik menjadi Rp 5 miliar, artinya ada tambahan Rp 4 miliar per desa. Padahal, ada sekitar 75 ribu desa di Indonesia.

"Berarti 75 ribu dikali Rp 4 miliar penambahannya," tutur Riza dalam diskusi publik Mengurai Gagasan Cawapres Mengenai Isu Pembangunan Berkelanjutan yang digelar virtual pada Jumat, 19 Januari 2024.

Padahal, kata Riza, masih ada beban kebutuhan lain yang mesti dibiayai APBN. Sementara, rasio pajak Indonesia saat ini juga masih rendah.

"Itu yang harus dipikirkan," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Berikutnya, kronologi crazy rich Surabaya Budi Said yang jadi tersangka di Kejaksaan Agung ... 

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya