TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mulai mengujicoba skor kredit (credit scoring) bagi debitur UMKM yang ingin mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 500 juta tanpa agunan. Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, mengatakan skor kredit merupakan sistem penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam membayar kewajiban pinjamannya yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kredit.
“Terkait credit scoring ini sudah ada arahan dari Bapak Presiden waktu rapat nasional HIPMI ke-18. Artinya ini harus segera ditindaklanjuti,” kata Yulius dalam konferensi pers Peningkatan Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM dengan Credit Scoring di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.
Yulius menjelaskan, uji coba ini rencananya dilakukan untuk pinjaman di bawah Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Uji coba dimulai pada tahun ini. Lebih lanjut, Yulius mengatakan credit scoring pada awalnya hanya menggunakan data konvensional, seperti data identitas, data biro kredit dan data perbankan. Namun dalam perkembangannya, credit scoring menggunakan sumber data di luar data konvensional, yaitu data alternatif, seperti data jaminan sosial (BPJS), data penggunaan listrik, data transaksi e-commerce, data media sosial, data perpajakan dan data lain tersedia dari Sistem Satu Pintu (SSO).
Menurut Yulius, skor kredit ini untuk memangkas hambatan UMKM dalam mengakses pembiayaan. Selama ini UMKM biasanya terhambat dalam mengakses pendanaan KUR karena tidak mempunyai agunan tambahan.
“Karena kita paham UMKM pendapatannya rendah, kemampuannya tidak memadai, sehingga ketika dia meminjam ke perbankan sering kali ditolak," ucap dia.
Dengan begitu, kata Yulius, langkah pemerintah dalam meningkatkan penyaluran KUR tanpa agunan tambahan untuk membantu pertumbuhan usaha UMKM, salah satunya dengan pemanfaatan credit scoring.
“UMKM belum pernah akses pendanaan, akan tetapi dia secara credit scoring pembayarannya bagus, tidak pernah nunggak. Plafonnya bagus, track record-nya bagus, itu kan menjadi salah satu penilaian pihak perbankan bahwa mereka itu layak untuk mendapatkan kredit tersebut,” kata Yulius.
DEFARA DHANYA PARAMITA
Pilihan Editor: Dana Desa Rp 5 Miliar Beratkan APBN, Ekonom Sarankan Perbaikan Penyaluran dan Pemanfaatan
