TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI mencatat telah menerima 291 laporan masyarakat yang dilakukan penyelesaian tahap resolusi dan monitoring hingga akhir 2023. Sektor pertanahan mendominasi pengaduan.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengatakan pada tahap resolusi dan monitoring tersebut, pihaknya menangani cukup banyak jenis laporan masyarakat yang terdiri dari 27 jenis substansi.
“Empat jenis substansi terbanyak yaitu substansi pertanahan sebanyak 23 persen, kepegawaian 22 persen, perizinan 10 persen, dan desa 10 persen. Itu yang terbesar ya,” ujar Najih dalam konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Januari 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring, Ratna Sari Dewi, mengatakan kasus paling banyak dalam sektor pertanahan adalah soal tumpang tindih lahan.
“Itu paling banyak datanya dan sebagiannya tentang ganti rugi. Ada juga soal Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya jalan tol. Nah itu kita juga tangani hal-hal seperti itu yang juga dilaporkan masyarakat,” kata Ratna.
Lebih lanjut, Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring, Dominikus Dalu, mengatakan banyaknya laporan soal pertanahan ini bisa dimaklumi. Hal ini, kata dia, mengingat luasan tanah tidak kunjung bertambah, sementara kebutuhan masyarakat terus bertambah.
“Ini bisa kita maklumi karena memang luasan tanah tidak bertambah, sementara kebutuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat bertambah, sehingga konflik sengketa agraria mendominasi laporan-laporan di Ombudsman baik di tingkat pusat maupun perwakilan di daerah,” tuturnya.
