Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Subsidi Pupuk Tahun 2024 Dinaikkan, Apa Kata Pengamat?

image-gnews
Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi beberapa hari lalu menyebutkan subsidi pupuk akan ditambah hingga Rp 14 Triliun pada tahun 2024. Namun, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai langkah ini tidak akan menyelesaikan masalah.

"Penambahan anggaran subsidi Rp 14 triliun itu tak lebih sebagai obat penghilang nyeri. Nyerinya bisa hilang tapi penyakitnya tidak sembuh. Karena apa? Karena tidak menyentuh akar dan jantung masalah pupuk bersubsidi," ujar Khudori kepada Tempo dalam keterangannya pada Rabu, 3 Januari 2024. 

Menurut Khudori, peningkatan anggaran sebesar itu tidak akan menyembuhkan penyakitnya karena tidak menyentuh akar permasalahan pupuk bersubsidi. Khudori menyoroti bahwa permasalahan pupuk subsidi tidak hanya terkait dengan minimnya anggaran. "Ada seabrek masalah yang membelenggu pupuk bersubsidi, yang ini membuat program yang sudah lebih setengah abad ini tak kunjung membaik," katanya. 

Ia menyebut ada banyak masalah lain yang menghambat program pupuk bersubsidi, seperti skema subsidi yang dianggap keliru. Menurutnya, skema subsidi yang diberikan dalam bentuk subsidi gas kepada produsen pupuk seharusnya diberikan langsung kepada petani. Ia mengkritik bahwa skema ini lebih cocok untuk industri dan tidak tepat jika disebut sebagai kebijakan untuk petani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Khudori juga menekankan bahwa penambahan anggaran pupuk subsidi tidak akan langsung menyelesaikan masalah pertanian secara menyeluruh. Menurutnya, masalah yang dihadapi sektor pertanian sangat kompleks, termasuk permasalahan benih, kredit untuk usaha tani, air dan lahan yang semakin terbatas, iklim-cuaca yang sulit diprediksi, keterpisahan antara pasar dengan petani, penyuluhan yang semakin mengecil, dan berbagai masalah lainnya.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan niatnya menambah alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun pada tahun 2024, dengan alasan untuk menutup kekurangan pupuk di lapangan. Meski demikian, pengajuan penambahan anggaran ini masih memerlukan persetujuan DPR. Khudori menyimpulkan bahwa tambahan anggaran tersebut hanya akan mengurangi biaya produksi petani tanpa memberikan solusi nyata terhadap permasalahan sistemik yang ada dalam program pupuk bersubsidi.

MICHELLE GABRIELA | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO 
Pilihan editor: Jokowi Tambah Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun Menjelang Pemilu 2024, Bermuatan Politis?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Minta Maaf Lagi kepada Masyarakat Saat Pamitan di NTT

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo berswafoto dengan dengan para tenaga kesehatan saat meninjau RSUD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, Rabu, 2 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo melihat langsung kondisi dan pelayanan di RSUD tersebut dan akan menambah fasilitas beserta alat kesehatannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Jokowi Minta Maaf Lagi kepada Masyarakat Saat Pamitan di NTT

Jokowi minta maaf atas segala kekurangan selama masa jabatannya sebagai presiden dan menyatakan penyesalannya jika ada kebijakan yang kurang berkenan.


Baliho Terima Kasih untuk Jokowi dan Iriana Terpasang di Jalan Adi Sucipto Karanganyar

12 jam lalu

Sejumlah kendaraan melintas di bawah baliho bergambar Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi yang terpasang di Jalan Adi Soecipto, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Baliho Terima Kasih untuk Jokowi dan Iriana Terpasang di Jalan Adi Sucipto Karanganyar

Baliho Jokowi dan Iriana Jokowi, terpasang di Jalan Adi Soecipto. Baliho itu muncul menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden


Presiden Jokowi Akui tak Bisa Lagi Buat Kebijakan Strategis

1 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) menyapa warga saat meresmikan Bendungan Temef di Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. Bendungan Temef yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menyediakan air baku dengan kapasitas 131 liter per detik untuk masyarakat di dua Kabupaten, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. ANTARA/Mega Tokan
Presiden Jokowi Akui tak Bisa Lagi Buat Kebijakan Strategis

Masa jabatan Presiden Jokowi hanya tersisa 17 hari. Di sisa jabatan itu, Jokowi mengakui tak bisa lagi membuat kebijakan strategis.


Presiden Jokowi Bakal Hadir dalam Pembukaan Peparnas 2024 di Kota Solo

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timor, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Jokowi Bakal Hadir dalam Pembukaan Peparnas 2024 di Kota Solo

Presiden Jokowi bakal menghadiri acara pembukaan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Jawa Tengah atau Peparnas 2024.


Ekonom Senior Ini Bantah Klaim Jokowi yang Sebut IKN Keputusan Seluruh Rakyat

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ekonom Senior Ini Bantah Klaim Jokowi yang Sebut IKN Keputusan Seluruh Rakyat

Ekonomi ini menilai IKN merupakan proyek Presiden Jokowi yang didukung oleh justifikasi dari DDPR.


Jokowi Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara, Bilang Jadi Zona Penyangga Pertahanan

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara, Bilang Jadi Zona Penyangga Pertahanan

Jokowi mengatakan PLBN merupakan beranda depan Indonesia yang mewakili wajah negara


Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di NTT: Mulus, Masyarakat Bisa Menikmati

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, untuk kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di NTT: Mulus, Masyarakat Bisa Menikmati

Presiden Jokowi meresmikan pembangunan dan perbaikan 27 ruas jalan sepanjang 217 kilometer di Nusa Tenggara Timur.


Jokowi ke NTT untuk Kunjungan Kerja, Ini Agendanya

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, untuk kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Sekretariat Presiden
Jokowi ke NTT untuk Kunjungan Kerja, Ini Agendanya

Besok Jokowi akan meresmikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di beberapa wilayah kawasan perbatasan negara.


Koalisi Minta Presiden Jokowi Revisi Perpres Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan

3 hari lalu

Asap dan uap mengepul dari PLTU milik Indonesia Power, di samping area Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Provinsi Banten, Indonesia, 11 Juli 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Koalisi Minta Presiden Jokowi Revisi Perpres Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan

Perpres ini masih memberi ruang yang sangat lebar bagi swasta untuk membangun PLTU baru untuk kepentingan industri.


Temui Jokowi di Istana, PPDI Berharap Penguatan Implementasi UU Penyandang Disabilitas

4 hari lalu

Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Norman Yulian (duduk di kursi roda),  ketika memberi keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 September 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Temui Jokowi di Istana, PPDI Berharap Penguatan Implementasi UU Penyandang Disabilitas

Norman mengklaim Jokowi berharap organisasi penyandang disabilitas terus bersinergi dengan pemerintah baru untuk membangun Indonesia yang inklusif.