TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan rencana Property Fund untuk aset-aset BUMN yang ada di DKI Jakarta. Di bawah Property Fund tersebut, dia akan membuat kawasan Monumen Nasional (Monas) menjadi seperti Central Park di Amerika Serikat atau Hyde Park di Inggris.
Menurut dia, hal itu karena pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Tomur. Sehingga, tidak mungkin BUMN memiliki dua gedung kementerian atau aset BUMN di Jakarta terbengkalai.
“Saya berharap Property Fund ini menjadi sebuah kenyataan, aset-aset kami dijadikan satu di sini, di bawah Property Fund. Dan ini akan menjadi tempat yang sangat high value,” ujar dia dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya @erickthohir pada Kamis, 4 Januari 2024.
Erick menjelaskan kawasan Monas ini memiliki potensi, selain property value, tapi juga memiliki data center value. Beberapa aset di kawasan tersebut juga diungkap Erick, seperti milik PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Danareksa (Persero), hingga PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PT PP.
Aset tersebut akan dikonsolidasikan untuk tahap satu, termasuk yang lainnya. “Aset-aset BUMN yang terletak di sekitar Monas akan ditingkatkan nilainya layaknya investasi properti,” tutur Erick Thohir.
Seperti diketahui, proses pembangunan IKN sudah dimulai, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Bahkan mulai tahun ini 3.246 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindahkan ke IKN pada tahap pertama. Pemindahan tersebut akan dimulai pada Juli hingga November 2024.
"ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian atau lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 16 Desember 2023.
Sebagai informasi, tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam lima fase. Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan, fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN, fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government, fase keempat (2035-2039) pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0, dan fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).
Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKN bukan hanya sekadar relokasi fisik, tetapi juga sebuah transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik. Anas meminta setiap kementerian atau lembaga mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.
"Pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional. Ini sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien," kata Azwar Anas.
Proses pemindahan tersebut melibatkan berbagai upaya, termasuk transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar institusi, terutama pelibatan ASN pemda penyangga IKN.
"Fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek di fase pertama tahun 2022-2024 yang fokus terhadap perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital," ujar Azwar Anas.
MOH KHORY ALFARIZI | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO
Pilihan Editor: Pekerjaan Rumah Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Keamanan Siber Jika Terpilih jadi Presiden
