Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daftar Bansos yang Bakal Cair di 2024, Ada PKH hingga PIP

image-gnews
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki 2024, sejumlah bantuan sosial atau bansos dijadwalkan akan cair dan dibagikan pada awal tahun ini. Bantuan ini disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan di tengah perekonomian yang masih lesu. 

Bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehari-hari. Terutama pada kenaikan harga bahan pokok yang terus melonjak.

Diketahui, ada empat jenis bantuan sosial yang akan dibagikan mulai Januari 2024. Berikut informasi selengkapnya mengenai daftar bansos yang cair di 2024.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Daftar bansos yang bakal cair di 2024 yang pertama adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Bansos ini diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM) yang memenuhi kriteria dari Basis Data Terpadu. Adapun kriteria tersebut adalah ibu hamil/nifas/anak balita, anak usia 5-7 tahun, anak usia 7-12 tahun, dan anak usia 12-15 tahun.

Peserta PKH akan mendapatkan bantuan uang tunai, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dasar, dan pelayanan kesejahteraan sosial. Adapun besaran nominal PKH berbeda-beda sesuai kategorinya. Berikut rincian nominalnya:

- Kategori ibu hamil atau nifas Rp 750.000/tahap atau Rp 3.000.000/tahun.

- Kategori anak usia dini 0--6 tahun Rp 750.000/tahap atau Rp 3.000.000/tahun.

- Kategori pendidikan anak SMP/sederajat: Rp 375.000/tahap, atau Rp 1.500.000/tahun.

- Kategori pendidikan anak SMA/Sederajat: Rp 500.000/tahap, atau Rp 2.000.000/tahun.

- Kategori penyandang disabilitas berat: Rp 600.000/tahap atau Rp 2.400.000/tahun.

- Kategori lanjut usia: Rp 600.000/tahap, atau Rp 2.400.000/tahun.

2. Bansos Beras 10 Kilogram

Sejak September 2023, bansos beras 10 kilogram telah disalurkan oleh pemerintah Indonesia. Bantuan ini juga ditujukan kepada para penerima PKH dan program bantuan pangan nontunai (BPNT). Bantuan beras ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan dan tidak ada lonjakan harga yang signifikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di akhir periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi berkomitmen untuk melanjutkan bantuan ini hingga Maret 2024. Namun, besar kemungkinan untuk terus berlanjut hingga Juni 2024.

3. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Bantuan ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), yakni keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksananya. Bentuk dari bantuan ini adalah Kartu Keluarga Sejahtera yang dapat digunakan di e-warong terdekat. 

Meskipun BPNT ini berbentuk kartu, tetapi masyarakat juga akan tetap mendapatkan uang tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan. Bantuan ini dibagikan dua bulan sekali sehingga ada enam tahap pencairan dalam satu tahun. 

Dalam setiap pencairannya, KPM akan menerima Rp 400 ribu dengan dibagi antara uang tunai dan saldo dalam Kartu Keluarga Sejahtera. Total dari bantuan ini adalh Rp 2.4 juta per tahun.

Pada awalnya, bantuan ini bernama program raskin atau program bantuan rakyat miskin. Tetapi, penyalurannya kini diganti dengan menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa dipakai untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras, telur, dan bahan pokok lainnya. 

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan gizi yang seimbang. Sehingga, bukan hanya mengkonsumsi karbohidrat, tetapi juga dapat membeli protein di warung terdekat.

4. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kemdikbudristek

Daftar bansos yang bakal cair di 2024 selanjutnya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemdikbudristek. Melansir dari laman umsu.ac.id, program ini adalah bantuan subsidi pendidikan yang ditujukan untuk pelajar Indonesia tingkat SD, SMP, dan SMA yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Adapun besaran bantuan PIP ini bervariasi sesuai tingkat pendidikan yang dijalani. Berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), nominal PIP sekitar Rp 450 ribu hingga Rp 1 juta.

Selain pemilik KIP, bantuan ini juga diberikan kepada beberapa kelompok pelajar. Mulai dari peserta didik dari program PKH, peserta didik yang berstatus yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/ panti asuhan, pelajar terkena dampak bencana, pelajar yang pernah drop out, pelajar yang terancam putus sekolah, dan pelajar pada lembaga khusus atau satuan pendidikan non formal lainnya.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Zulhas soal Dituding Politisasi Bansos: Semakin Diomongin, Semakin Bagus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

5 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

6 hari lalu

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Sebanyak 44.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bansos sembako dan PKH di Bali.


Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

6 hari lalu

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, berjalan keluar, dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Nawawi Pomolango, menyatakan akan meminta penjelasan Kepala Biro Hukum KPK terkait argumen dalil yang dijadikan dasar pertimbanngan hakim atas kekalahan KPK menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka pengurusan Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM RI Direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. TEMPO/Imam Sukamto'
Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

6 hari lalu

Presiden Jokowi di Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

Ini agenda kunjungan kerja hari terakhir Jokowi di Provinsi Sulawesi Tenggara.


Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.


Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

12 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang


ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

13 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

16 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.


Kemenag Cairkan Dana BOS Tahap I dan PIP Pesantren 2024

24 hari lalu

Ilustrasi beasiswa santri Foto Kementerian Agama
Kemenag Cairkan Dana BOS Tahap I dan PIP Pesantren 2024

kemenag mengalokasikan anggaran dana BOS Pesantren sebesar Rp 340,5 miliar tahun ini.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

24 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.