Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ESDM Ungkap Alasan Diterapkannya Kebijakan Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP

image-gnews
Suasana pengisian gas Elpiji tabung 3 kilogram (kg) di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, 21 Mei 2018. Depot LPG milik PT Pertamina (Persero) tersebut mampu mendistribusikan Elpiji 3 kg sebanyak 66.000 tabung per harinya dengan pendistribusian wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Suasana pengisian gas Elpiji tabung 3 kilogram (kg) di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, 21 Mei 2018. Depot LPG milik PT Pertamina (Persero) tersebut mampu mendistribusikan Elpiji 3 kg sebanyak 66.000 tabung per harinya dengan pendistribusian wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Per 1 Januari 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan pembeli LPG bersubsidi 3 kilogram atau LPG 3 kg untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu di subpenyalur atau pangkalan resmi Pertamina. Hanya masyarakat yang mendaftarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya di pangkalan data yang dapat membeli tabung tersebut. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengungkapkan alasan diberlakukannya kebijakan ini. Adapun langkah ini dia sebut sebagai upaya pemerintah untuk melaksanakan transformasi pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran.

“Kami menyadari penjualan atau konsumsi LPG non-PSO itu makin lama makin mengecil. Sebaliknya, LPG PSO semakin lama semakin membesar,” ujar Tutuka dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.

Tahun ini, kata Tutuka, konsumsi LPG PSO atau LPG bersubsidi (LPG 3 kg) mencapai kurang lebih 8 juta ton. Kementerian ESDM beranggapan apabila LPG PSO ini semakin besar dan tidak diatur penerimaannya, maka bisa menyebabkan terjadi pengoplosan.

“Itu membuat kami semua berpikir keras mengapa ini yang terjadi, karena ini akan mendorong yang disebut dengan oplosan di lapangan,” tuturnya. 

Selanjutnya: Oleh karena itu, Kementerian ESDM mengupayakan....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

1 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

1 hari lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

2 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

Insentif HGBT berlaku untuk tujuh kelompok industri yang meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.


Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

2 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti.


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Analis Perkirakan Rupiah Hari Ini bakal Menguat hingga Rp 16.140, Defisit APBN Jadi Tantangan

5 hari lalu

Warga mengisi BBM jenis solar di SPBU Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta, Rabu, 14 September 2022. PT Pertamina akan membuat 250 titik SPBU khusus nelayan di Indonesia agar distribusi subsidi BBM tepat sasaran. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Analis Perkirakan Rupiah Hari Ini bakal Menguat hingga Rp 16.140, Defisit APBN Jadi Tantangan

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini masih akan melanjutkan tren penguatan dalam rentang Rp 16.140-Rp 16.230 per dolar AS.


Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

5 hari lalu

Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia
Legislator Minta Pemerintah Sosialisasikan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi: Jangan Sampai Masyarakat Resah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, setuju pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.


Rupiah Mulai Menguat, Ditutup Rp 16.194 per Dolar AS

6 hari lalu

Pengendara mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Rabu 6 September 2023. PT Pertamina (Persero) akan mengumumkan pertalite dihapus mulai tahun 2024. Sebagai gantinya akan hadir Pertamax Green 92. TEMPO/Subekti.
Rupiah Mulai Menguat, Ditutup Rp 16.194 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah hari ini ditutup menguat 46 poin menjadi Rp 16.194 per dolar AS.


Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

6 hari lalu

Ketum PSSI Erick Thohir. PSSI.org
Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

Menteri BUMN Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.


Energy Watch Setuju Penyaluran Subsidi LPG secara Tunai, tapi Data Penerima Harus Akurat

6 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Adapun terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang bisa dan tidak bisa membeli elpiji 3 kg, mengingat elpiji jenis ini mendapat subsidi pemerintah. TEMPO/Tony Hartawan
Energy Watch Setuju Penyaluran Subsidi LPG secara Tunai, tapi Data Penerima Harus Akurat

Penyaluran subsidi lpg 3 kg dengan uang tunai lebih tepat dan strategis ketimbang menyalurkan subsidi ke produk yang berlaku selama ini