Selain itu, ia menyoroti soal anggaran yang dimiliki daerah. Saat ini, banyak kota-kota yang memiliki anggaran tidak banyak sehingga membutuhkan intervensi dari pusat untuk mentransformasi kotanya.
"Kalau kita melihat kota-kota di Indonesia, tanpa adanya intervensi, maka yang mampu hanya Jakarta. Bandung dan Surabaya enggak mampu, anggarannya enggak cukup. Apalagi kota seperti Pontianak yang APBD-nya hanya Rp 1,8 triliun dan Palangkaraya Rp 1,2 triliun, yang 80 persen digunakan untuk pengeluaran rutin. Kota ini sampai kapanpun enggak bisa mentransform dirinya. Bukan karena enggak mau, tapi enggak ada resources," ujarnya.
Salah satu contoh yang ia sebut adalah pengembangan di sektor transportasi. Dengan adanya koordinasi dari pusat melalui Badan Urusan Kota, kota dapat saling belajar dan beberapa proyek bisa dilakukan secara package deal.
"Jadi lebih murah. Misalnya, beli 10 bus listrik, akan lebih mahal harga per unitnya, daripada beli 1.000 unit untuk beberapa kota sekaligus," kata Wijayanto.
Pilihan Editor: Rencana Menteri KKP Buka Keran Ekspor Benur Lobster Dikritik: Tak Sesuai Hilirisasi Jokowi
