TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Ekologi Maritim Indonesia Marthin Hadiwinata menyoroti rencana Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang akan membuka kembali ekspor benur lobster.
Menurutnya, rencana ini tidak sesuai dengan kebijakan hilirisasi yang sering digaungkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Ini (rencana membuka kran ekspor benur lobster) terjebak pada keinginan mendapatkan keuntungan instan. Coba dibudidaya, pembesaran dulu. Ada nilai tambah dari lobster tersebut. Ini kan kebalikan dari gembar-gembor pemerintah untuk program hilirisasi," ujar Marthin dalam keterangannya kepada Tempo yang dikutip pada Rabu, 20 Desember 2023.
Padahal, kata Marthin, jika lobster itu dipelihara sampai besar, nilainya akan lebih tinggi dibanding jika dijual saat masih menjadi benih. Karena itu, pemerintah seharusnya berfokus pada pengembangan sektor pembesaran lobster yang akan membuka lapangan pekerjaan dan memenuhi konsumsi protein dalam negeri.
Marthin menyebut, jika ingin mendorong nilai tambah pada lobster, semestinya syarat mengharuskan negara importir benur lobster berinvestasi di Indonesia, tidak perlu dilakukan.
"Syaratnya juga sumir ya, investasi budidaya Indonesia. Kalau memang mendorong nilai tambah, enggak perlu pakai syarat tersebut," katanya.
Selanjutnya: Meski demikian, Marthin mengakui budi daya lobster....