TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, menilai konsep hilirisasi yang digagas Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi modal penting untuk mencapai kesejahteraan negara. Bila terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024, ia menyatakan pemerintah akan melanjutkan kebijakan tersebut.
Pasalnya, menurut Prabowo, dengan konsep hilirisasi, Indonesia mampu meningkatkan nilai ekonomi yang berlipat karena bisa mengekspor barang jadi. “Kita harus kembangkan konsep hilirisasi dan industrialisasi. Kita harus kembangkan yang sudah dirintis Pak Jokowi," ucapnya saat berpidato di kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Majelis UIama Indonesia (MUI), Jakarta, Sabtu, 2 Desember 2023.
Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut juga menyebutkan ingin Indonesia menjadi negara yang unggul berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi. “Demi Allah, saya hanya ingin bangsa kita Indonesia terhormat."
Menurut Menteri Pertahanan itu, pemimpin mempunyai tugas penting untuk membahagiakan dan menyejahterakan rakyat. "Negara yang kuat harus didahului kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Tidak ada kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa ada keadilan bagi rakyatnya,” ucapnya.
Dalam pandangannya, Indonesia berpeluang menjadi negara yang kuat jika masyarakatnya bisa hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. "Bangsa Indonesia ini harus kuat, tidak boleh didikte sama bangsa lain. Karena itu kita semua harus rukun dan gotong royong, bersama-sama untuk menjadi negara kekuatan ekonomi keempat," katanya.
Adapun hilirisasi merupakan kebijakan yang sering digaungkan oleh Presiden Jokowi. Sejak Januari 2020, pemerintah secara bertahap menerapkan hilirisasi dengan mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel. Kebijakan penghiliran ini telah terbukti meningkatkan ekspor produk olahan nikel hingga lebih dari 200 persen pada tahun 2022.
Namun kebijakan ini juga yang membuat Indonesia digugat Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Meski begitu, Jokowi menilai tidak ada satu negara atau organisasi yang bisa menhentikan keinginan Indonesia melakukan hilirisasi. Sebab, hilirisasi diyakini bakal membawa banyak manfaat positif bagi negara.
Adapun Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan bakal melanjutkan program hilirisasi tersebut. Namun demikian, program itu tidak akan cukup untuk membangun Indonesia. "Hilirisasi enggak usah dihentikan, tapi itu enggak cukup," ujar Anies dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023. "Harus ada reindustrialisasi."
Capres nomor urut satu ini menjelaskan program hilirisasi harus didorong dengan reindustrialisasi. Dengan begitu, akan tercipta 15 juta lapangan pekerjaan dalam 5 tahun ke depan. "Kita harus lanjutkan hilirisasi sambil dorong reindustrialisasi," ucap Anies Baswedan.
Sedangkan Capres Ganjar Pranowo sejatinya mendukung penuh program hilirisasi Jokowi. Namun dia juga mengkritik program hilirisasi yang dilakukan saat ini seolah-olah berkutat pada komoditas nikel. Padahal, menurutnya, hilirisasi bisa diterapkan di sektor lainnya.
"Kalau bicara hilirisasi sekarang seolah-olah nikel. Saya kira pemahamannya belum tuntas," kata Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023.
Calon presiden nomor urut tiga ini lantas mempertanyakan hilirisasi yang tidak dilakukan di sektor-sektor lain. Contohnya di sektor kelautan, pertanian, perkebunan hingga digital infrastruktur. Ia menyebutkan pemerintah sebetulnya bisa memberikan pendanaan di sektor digital infrastruktur. Mulai dari pengarang lagu, desainer, koki, ahli modifikasi motor atau mobil, hingga game developer bakal terbantu agar selanjutnya ekonomi kreatif bisa tumbuh lebih kencang.
ANTARA | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Budiman Sudjatmiko Ungkap Rencana Prabowo Ingin Bangun 10 Kota Metaverse Rp 125 Triliun
