TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional diluncurkan pada Senin, 16 Oktober 2023 di kantor Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Jakarta Selatan. Gerakan Pangan Murah tersebut selanjutnya akan digelar di 421 titik 262 kabupaten di 38 provinsi.
Program tersebut akan melibatkan dinas yang menangani urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota bersinergi dengan Bulog dan BUMN pangan, asosiasi, serta pelaku usaha pangan lainnya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memaparkan langkah-langkah intervensi pemerintah dalam upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama terhadap komoditas pangan yang mulai bergejolak.
"Yang pertama beras, saat ini tengah menyalurkan 640 ribu ton bantuan pangan beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan ini harus selesai dalam 3 bulan (Oktober-November),” ujar Arief pada Senin, 16 Oktober 2023.
Selanjutnya, kata Arief, beras SPHP akan digelontorkan ke seluruh Indonesia, pasar ritel, pasar tradisional sampai Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). “Bapak Presiden juga baru memerintahkan kita untuk menyalurkan beras komersial 200 ribu ton melalui penggiling padi,” kata Arief.
Berikutnya dia menjelaskan, yang kedua realisasi impor gula baru mencapai 26 persen. “Sehingga secepatnya saudara-saudara kita yang memegang kuota impor, harus segera ada realisasi, termasuk BUMN, RNI, dan PTPN. Importasi bukan cuma harga tetapi pemenuhan stok,” ujar Arief.
Hal yang sama juga diberlakukan pada cabai sawit. “Kami segera distribusikan ke daerah-daerah yang minus,” ujar dia.
Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional menggunakan anggaran pusat dan dana dekonsentrasi Bapanas yang dialokasikan ke seluruh provinsi. Arief menekankan seluruh pihak melaksanakan optimalisasi pemanfaatan anggaran tersebut.
Menurut Arief, pengendalian inflasi selalu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Beliau mengarahkan agar inflasi mesti ditangani secara intens dan berkesinambungan. Untuk itu, implementasi program strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan seperti GPM ini harus dioptimalkan,” ujar Arief.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional ini. Ia meminta pemerintah daerah untuk terus konsisten melaksanakan pasar murah seperti ini, tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah pusat. “Intinya semua daerah jangan hanya mengandalkan kegiatan dari pusat, daerah juga bisa melakukan intervensi sendiri,” kata dia.
NINDA DWI RAMADHANI
Pilihan Editor: Terpopuler: Susi Pudjiastuti Desak Jokowi, Tarif Promo Tiket Kereta Cepat Whoosh
