TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ikut mengawal penyerahan bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Libya agar akuntabel. Pemberian bantuan ini sebagai dukungan kepada Libya yang dilanda banjir bandang karena Badai Daniel pada 9 September lalu.
Banjir yang terjadi di Libya ini berdampak pada 884.000 orang. Selain itu, 6.000 jiwa meninggal dunia dan lebih dari 10.000 orang dinyatakan hilang.
“BPKP dilibatkan dan diikutsertakan untuk mengawal akuntabilitas keuangan maupun kinerja penyaluran bantuan kemanusiaan ini,” kata Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP Wawan Yulianto dalam keterangan resminya pada Senin, 2 Oktober 2023.
Dia menjelaskan, keikutsertaan BPKP dalam pemberian bantuan ke Libya ini untuk mengawal kesesuaian bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia. Sebelumnya, lanjut dia, BPKP juga mendampingi bantuan kemanusiaan ke beberapa negara, seperti Turki, Pakistan, Myanmar.
Wawan menuturkan, bantuan yang dikirimkan pemerintah Indonesia ke Libya menggunakan anggaran dari APBN. Sehingga, kata dia, bantuan maupun transportasinya harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
"Pemerintah Indonesia mengirimkan 27 jenis bantuan logistik dengan berat lebih dari 46 ton senilai lebih dari Rp 13,9 miliar," kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sorni Paskah Daeli.
Dia merincikan, bantuan logistik tersebut berupa tenda pengungsi sebanyak 5 unit, tenda keluarga 100 unit, genset 50 unit, velbed 1.000 unit, matras 500 lembar, peralatan kebersihan 1.250 paket, pakaian anak 5.000 set, pakaian dewasa 2.500 buah.
Selain itu, ada pula pakaian dalam 2.000 buah, peralatan perkakas 100 unit, kain kafan 1.000 lembar, kantung mayat 1.000 unit, lampu solar 30 unit, rendang 5.000 paket, susu protein 5.000 buah, dan makanan siap saji 5.000 buah. Bantuan itu pada Senin kemarin menggunakan Pesawat Kargo Terra Avia.
“Peristiwa di Libya harus menjadi pembelajaran bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas, agar siap menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata,” ujar Sorni.
Pilihan Editor: Perusahaan Milik Pontjo Sutowo Harus Segera Kosongkan Lahan Hotel Sultan dan Bayar Rp 600 Miliar, Ini Sebabnya
