TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan tidak ada kesempatan dialog untuk masyarakat Pulau Rempang ketika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia datang. Berdasarkan temuan Ombudsman di lapangan, Bahlil hanya bertemu dengan perwakilan warga yang setuju direlokasi demi pembangunan Rempang Eco City. Jumlahnya pun, kata dia, sangat sedikit.
"Ketika (warga yang lain) mau menyatakan pendapat, Bahlil sudah pergi," kata Widijantoro dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Rabu, 27 September 2023. "Tidak ada kesempatan dialog."
Seperti diberitakan sebelumnya, Bahlil datang ke Pulau Rempang setelah diutus Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membereskan konflik. Bahlil tiba di Batam pada Minggu, 18 September 2023, dan langsung memimpin rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi di Pulau Rempang.
Pulau Rempang memang bakal dikembangkan menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga pariwisata terintegrasi bernama Rempang Eco City. Namun, masyarakat adat Pulau Rempang menolak direlokasi demi pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
Bentrok masyarakat dengan aparat gabungan TNI-Polri akhirnya pecah pada 7 September 2023, ketika aparat gabungan memaksa masuk perkampungan untuk memasang tapal batas di Pulau Rempang. Kerusuhan kembali terjadi ketika masyarakat berunjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023.
Ombudsman pun meminta Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam dan jajaran instansi terkait untuk mengedepankan dialog atau musyawarah dengan masyarakat dan tokoh-tokoh adat di Pulau Rempang.
"Dialog secara langsung secara persuasif, tanpa mengedepankan seragam atau simbol aparat keamanan karena akan mempengaruhi psikologi warga," ujar Widijantoro.
Selanjutnya: Bahlil Klaim Sudah Serap Aspirasi Masyarakat....
