TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menanggapi soal permintaan Ombudsman RI untuk mencabut harga eceran tertinggi atau HET beras. Arief menegaskan, dengan adanya HET beras justru merupakan instrumen pemerintah dalam melihat dinamika harga.
"Apabila tidak ada HET, maka kita akan kesulitan melihat dan mengetahui harga beras itu sedang tinggi atau rendah," ujar Arief dalam keterangannya, Selasa, 19 September 2023.
Ia menjelaskan HET merupakan parameter pemerintah. Sebab, pada saat harga beras berada di atas HET, tandanya pemerintah perlu melakukan intervensi, antara lain meningkatkan produksi dan menguatkan cadangan pangan pemerintah (CPP).
Adapun Ombudsman meminta pemerintah mencabut HET beras untuk mengendalikan harga di pasaran. Mengingat harga beras secara nasional saat ini kian melonjak. Ombudsman pun menyarankan agar Bapanas memberlakukan satu harga dan mengganti HET beras menjadi HET gabah. Tujuannya, agar harga gabah di tingkat petani bisa terkendali dan meredam harga di tingkat konsumen.
Kendati demikian, Arief menilai m bukan HET yang menjadi masalah dalam pengendalian harga beras. Menurut dia, persoalannya adalah bagaimana Indonesia bisa meningkatkan produksi dan penguatan stok yang dikelola pemerintah.
Sementara itu, Bapanas menyatakan akan membanjiri stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), pasar tradisional, dan pasar modern. Arief berujar langkah tersebut dilaksanakan sembari terus menyalurkan bantuan pangan beras dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif.
Bulog telah mendistribusikan 2.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) ke PIBC pada Ahad, 17 September 2023. Bapanas menyatakan telah meninjau kembali proses unloading beras di Gudang PIBC dan meminta agar terus menjaga pasokan secara kontinyu.
Arief berharap penyaluran stok CBP ke pasar induk akan berdampak pada penurunan harga. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun berharap harga beras dapat mulai menurun dalam 2 atau 3 minggu ke depan.
Pilihan Editor: Respons Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Soal Konflik Pulau Rempang, Ini Solusi Mereka
