TEMPO.CO, Jakarta - Pulau Rempang adalah salah satu tempat di Indonesia yang akan dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dilansir dari Majalah Tempo, proyek bernama Rempang Eco City ini menjadi sebuah konflik karena akan menggusur dan merelokasi ribuan penduduk.
Para warga yang tinggal di Pulau Rempang sebenarnya tidak menolak proyek pemerintah tersebut. Mereka ingin agar Kampung Tua yang ada di dalam pulau tidak mengalami penggusuran.
Proyek Rempang Eco City memutuskan untuk menggusur penduduk disekitar wilayah Pulau Rempang karena polusi udara. Perusahaan yang akan dibangun di wilayah tersebut tida ingin para warga terkena limbah atau polusi udara.
Pulau Rempang memiliki luas sekitar 17.000 hektare. Luas tersebut terdiri dari 10.280 hektare hutan lindung, 7.000 hektare hutan konversi, dan luas tanah lainnya seluas 100 hektare lebih. Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam menjelaskan bahwa terdapat prioritas pembersihan sekitar 2.000 hektare. Pembersihan tersebut meliputi beberapa perkampungan, seperti Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, dan Pasir Tunjang.
Konflik Pulau Rempang memanas ketika Badan Pengusaha (BP) Batam memaksa untuk melakukan pengukuran dan pematokan tanah di wilayah tersebut. Tak sendirian, BP Batam juga datang bersama Polri dan aparat TNI. Ketika suasana tak terkendali, aparat melemparkan gas air mata ke salah satu sekolah dasar yang ada di sana. Polisi menyatakan bahwa pelemparan gas air mata dilakukan sesuai prosedur.
Tanggapan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Mengenai Konflik Pulau Rempang
1. Anies Baswedan
Menanggapi konflik Pulau Rempang, Anies Baswedan menyatakan bahwa proyek yang dilakukan seharusnya memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat.Hal tersebut perlu diperhatikan agar proyek ini tidak hanya memperkaya para investor. Selain kesejahteraan, Anies juga mengaitkan adanya dialog mengenai proyek tersebut bersama masyarakat yang akan terdampak.
Menurutnya, proyek yang dijalankan pemerintah saat ini memiliki jangka waktu panjang. Pembicaraan panjang dan melibatkan semua masyarakat dapat menjadi solusi agar tidak terjadi konflik. Ketika telah menemukan kesimpulan, pemerintah baru bisa dieksekusi.
"Kalau project-nya jangka panjang itu, bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi," kata Anies saat mengunjungi Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP) PKS, pada Selasa, 12 September 2023.
Menurutnya, dengan cara seperti itu masyarakat dapat merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai hal yang baik dan benar.
2. Ganjar Pranowo
Tak hanya Anies Baswedan, bakal calon presiden, Ganjar Pranowo juga menyatakan pendapatnya. Ganjar melihat bahwa pemerintah tak bisa berdiam diri dalam waktu yang lama. Pemerintah sebaiknya segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah Pulau Rempang.
Ganjar juga menekankan aparatur negara yang harusnya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Selain pemerintah dan aparatur negara, ia juga menyebut stakeholder yang terkait dalam proyek ini juga perlu dipanggil dan ikut menangani masalah yang ada.
"Sekarang juga, pemerintah harus segera turun tangan jangan lama-lama. Apalagi aparatur ya musti bisa menyelesaikan dengan sangat cepat. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain," kata Ganjar Pranowo saat ditemui usai dialog Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia di Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia, Jakarta Theater, Ahad, 17 September 2023.
Dalam penyelesaian kasus ini, Ganjar menyebut perlu memanggil seluruh stakeholder terkait. "Bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya di sana ada pengelolanya gitu ya. Saya kira lebih cepat ya," katanya.
GEZITA INOVA RUSYDA I TIM TEMPO.CO | MAJALAH TEMPO
Pilihan Editor: Pemerintah Tetapkan Batas Waktu Pengosongan Pulau Rempang 28 September, Akankah Warga dapat Haknya?
