TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menanggapi soal rencana impor beras yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menekankan pemerintah harus lebih dulu melakukan perhitungan yang tepat soal jumlah stok di dalam negeri.
"Hal ini tentu perlu dipetakan dan dihitung, sehingga impor benar-benar menjawab persoalan kelangkaan," kata Said kepada Tempo, Ahad, 17 September 2023.
Seperti diketahui Jokowi mengatakan akan kembali membuka keran impor beras. Pemerintah menilai impor beras masih diperlukan untuk memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog aman hingga tahun depan. Namun, pemerintah belum menyebutkan berapa jumlah beras yang akan diimpor.
Said sendiri menggarisbawahi impor harus menjadi langkah terakhir yang harus diambil ketika perhitungan stok dan produksi dalam negeri sudah tidak bisa memenuhi sampai awal tahun depan. Sehingga, tuturnya, perhitungan yang tepat perlu dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan penurunan harga gabah bagi petani yang sedang merasakan harga yang baik.
Sebab ia mengungkapkan sampai bulan ini produksi padi di Tanah Air masih terus terjadi walaupun tengah terjadi kemarau dan kekeringan ekstrim akibat El Nino. Said mengatakan di beberapa kabupaten sentra produksi yang memiliki saluran irigasi teknis masih mampu menanam dengan baik.
Lebih lanjut, Said menekankan perhitungan yang cermat soal stok yang ada di tingkat penggilingan dan pengusaha beras juga harus dilakukan. Jangan sampai, kata dia, terjadi manipulasi stok yang memicu kelangkaan dan diselesaikan dengan impor ternyata di para pedagang masih ada stok.
Dia berujar pengawasan terhadap para pelaku rantai nilai gabah dan beras perlu terus dilakukan. Tujuannya, untuk memastikan intervensi yang dilakukan pemerintah membawa dampak yang positif pada penurunan harga.
Pilihan Editor: Buntut Konflik Pulau Rempang, Pemerintah Diminta Buat Peta Kebijakan Investasi
