TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menanggapi konflik pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia mengatakan bahwa masyarakat Rempang pada umumnya mau untuk direlokasi.
"Karena kalau kita identifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, mereka mau. Tidak ada masalah," kata Luhut saat menghadiri pembukaan Marine Spatial Planning Service Expo (MSPS) 2023 di Pullman Jakarta, Selasa, 19 September 2023.
Luhut mengakui bahwa pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat kurang pas. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pendekatan yang lebih baik. "Rempang itu mungkin sekarang kita mau slow down. Pendekatannya kemarin kurang pas," kata Luhut.
Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya dalam menangani pembebasan lahan, ia tidak menemukan masalah jika diidentifikasi secara menyeluruh.
"Karena kalau direlokasi ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolahnya, dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja cash," terang Luhut.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa dalam persoalan pembebasan lahan pasti ada provokator. Menurutnya, provakator ini perlu ditangani dengan dipisahkan agar tidak tercampur dengan masyarakat.
"Kemudian yang provokator itu pasti ada, itu yang kita pisah-pisahkan. Saya kira gak ada masalah," tutur dia.
Luhut menegaskan bahwa masyarakat perlu diberi tahu dengan detail mengenai rencana relokasi yang dilakukan. Dengan penjelasan detail, masyarakat akan lebih mudah memahami.
"Ini lho apa yang masih kurang, dimana sekolah anakmu, dimana kamu kerja dan seterusnya. Kalau disosialisasikan dengan baik pasti gak ada masalah. Dan ini sedang dikerjakan," jelas Luhut.
Luhut optimistis dengan sosialisasi yang baik dan detail, masyarakat akan mau direlokasi. Terlebih pemerintah telah menyiapkan kompensasi untuk masyarakat.
Pilihan Editor: Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun
