TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi buka suara soal kelanjutan pengembangan Rempang Eco City. Diberitakan sebelumnya, konflik terjadi di Pulau Rempang, Batam,Kepulauan Riau, seiring penolakan warga yang terancam digusur untuk proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
"Yang penting kami akan berusaha bagaimana investasi masuk, rakyat bisa menerima dengan baik," ujar Rudi ketika ditemui wartawan usai rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Rabu, 13 September 2023.
Adapun saat ini, BP Batam tengah mengejar target untuk membereskan relokasi empat perkampungan di lahan seluas 2.000 hektare yang bakal ditempati Xinyi Group, investor dari Cina, dengan nilai investasi kurang lebih Rp 172,5 triliun. Targetnya, relokasi selesai 28 September mendatang. "Itu yang kami diberikan tugas untuk menyelesaikannya," kata Rudi.
Rudi menuturkan, empat perkampungan tersebut bakal direlokasi ke Dapur 3 Sijantung. Jumlah yang bakal direlokasi, kata dia, sekitar 700 kepala keluarga (KK).
Ihwal biaya, Rudi menuturkan, relokasi tersebut membutuhkan dana kurang lebih Rp 1,6 triliun. "Artinya, apa yang kami dapat dari Pulau Rempang, sewanya semua kami habiskan untuk membangun demi kesejahteraaan rakyat Rempang semuanya."
Lebih lanjut, Rudi mengatakan, relokasi warga mesti dilakukan untuk menghindari risiko, terutama risiko kesehatan ketika perusahaan yang bakal mengolah pasir silika tersebut beroperasi. Apalagi, limbah pasir tidak terlihat.
"Terbayang kalau masuk ke hidung, masuk mulut. Kalau mereka tinggal di situ kan berisiko," ujar Rudi. Dia juga mengatakan bakal mengambil kesempatan dari pengembangan Rempang Eco City untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Pilihan Editor: India Batasi Ekspor Beras ke Seluruh Dunia, Ini Alasannya
