TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menegaskan akan tetap melakukan relokasi ribuan warga yang terdampak pembangunan mega proyek di kawasan Rempang. Bahlil turun langsung ke Batam meninjau titik relokasi di kawasan Pulau Galang, Kota Batam, Minggu, 13 Agustus 2023.
Bahlil mengatakan, tujuan kunjungan kerjanya ke Batam meninjau langsung kawasan rempang yang akan dilakukan pembangunan skala besar. "Tadi bersama Pak Gubernur Kepri, dan Walikota Batam kami meninjau Rempang. Rempang ini akan ada pembangunan investasi hilirisasi dari pasir kuarsa dan pasir silika untuk pabrik kaca terbesar di dunia setelah Cina," kata Bahlil usai melakukan rapat di Hotel Mariot, Batam, Minggu sore.
Bahlil mengatakan, total investasi untuk perusahaan kaca ini mencapai USD 11,5 miliar. "Masyarakat menerima saya dengan spanduk (penolakan relokasi), dari situ saya tahu apa yang yang masyarakat kehendaki," katanya.
Bahlil sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan investasi ini tetap harus berjalan dengan catatan menghargai apa yang menjadi hak-hak masyarakat. "Di mana mereka (warga Rempang terdampak) akan mendapat relokasi rumah tipe 45 dengan luas total tanah 200 ha," kata Bahlil.
Bahlil mengakui tidak semua keinginan masyarakat bisa diakomodir. "Ada bagian yang mereka inginkan bisa kita akomodir, ada bagian yang tidak bisa kami akomodir, kami akan cari win-win solusi terbaik," katanya.
Bahlil menegaskan, BP Batam sudah mempersiapkan lokasi relokasi untuk warga yang terdampak. Titik relokasi ini juga ditinjau oleh Bahlil. "(Relokasi harus dilakukan) itu salah satu cara agar investasi tetap jalan, kalau tidak investasinya akan lari ke negara lain," katanya.
Kepri kata Bahlil, harus menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Jadi semuanya harus berjiwa besar. "Begitu selesai relokasi dan semua persiapan, selanjutnya akan groundbreaking, tahun ini juga," katanya.
Pabrik Kaca Terbesar Dunia
Pembangunan pabrik kaca di Rempang ini merupakan buah tangan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke China beberapa waktu lalu. Perusahaan Xinyi Group itu akan berinvestasi di Pulau Rempang Kota Batam.
Belakangan ini Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam terus mempercepat rencana pembangunan Pulau Rempang Kota Batam. Pulau Rempang digadang-gadang akan dijadikan Kawasan Rempang Eco-City.
Namun, pulau ini tidak dikelola langsung oleh BP Batam, tetapi melalui pihak ketiga sebagai pengembang yaitu PT Megah Elok Graha (MEG) anak perusahaan Tomy Winata. PT MEG akan mengubah kawasan pulau ini menjadi lokasi berbagai industri, mulai dari pariwisata, jasa hingga perumahan.
Namun, rencana pengembangan pulau ini mendapat penolakan dari warga Rempang. Setidaknya 16 titik kampung tua di kawasan ini menolak direlokasi.
Mereka menegaskan tidak anti terhadap pembangunan, tetapi mereka menolak jika harus merelokasi kampung-kampung mereka, meskipun diberikan rumah susun yang layak. Menurut mereka kampung tua itu sudah ada jauh sebelum pemerintah Kota Batam ada.
Yang terbaru, Jumat, 21 Juli 2023 lalu perwakilan Badan Pengusahaan (BP) dan Pemerintah Kota bersama beberapa instansi terkait mendatangi warga Pulau Rempang. Kehadiran mereka guna mensosialisasikan pengembangan Rempang. Tetapi, warga tegas menolak untuk direlokasi.
"Silakan bangun Rempang ini, tapi jangan ganggu kampung nenek moyang kami, jangan gusur kami," kata Rusli salah seorang warga Rempang dalam acara itu.
Pilihan Editor: Guru Besar UI Kritik Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Mestinya untuk Masyarakat Miskin
