Direktur Utama Hotbonar Sinaga mengatakan rencana ini perlu dirundingkan secara bilateral antara perusahaan asuransi dengan perbankan. "Kami akan meminta harus adanya resiprocal business," ujarnya saat ditemui di Seminar Ekonomi Syariah, Jakarta, Selasa (19/5).
Dia menjelaskan, dalam perundingan ini Jamsostek meminta agar semua vendor, tenaga kerja kontrak, outsourcing, dan tenaga kerja debitur harus mendapatkan fasilitas asuransi dari Jamsostek. Selain itu, lanjutnya, karena risiko subdebt besar maka rencana ini harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.
Jumlah deposito Jamsostek mencapai 30 persen dari total dana perusahaan Rp 64 triliun, atau sekitar Rp 20 triliun. Hotbonar mengatakan dari jumlah itu lebih dari Rp 10 triliun berada di empat perbankan yaitu Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara masing-masing Rp 2 triliun serta Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia masing-masing Rp 3 triliun.
"Tidak semuanya dijadikan subdebt, nanti akan kami lihat kebutuhan perbankan. Tapi saya rasa tidak semuanya," ucapnya. Sebab, dia melanjutkan, perbankan dan Jamsostek masih perlu membicarakan besaran bunga dan jangka waktu utang.
Menurut Hotbonar, saat ini pihaknya telah memiliki kerja sama resiprokal dengan Bank Tabungan Negara untuk pembiayaan perumahan. Namun, lanjutnya, pembahasan belum selesai dan Jamsostek tengah mempelajari kesehatan masing-masing bank.
Dia mengatakan, penyelesaian pembahasan subdebt bergantung pada Bank Indonesia sebagai regulator dan Kementerian Negara BUMN. Hotbonar menambahkan rencana ini merupakan upaya Kementerian BUMN untuk mensinergikan perusahaan negara.
RIEKA RAHADIANA