Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dirut BPJS Kesehatan Sebut JKN di Jerman Harus Tunggu 127 Tahun: RI Hanya Butuh 10 Tahun

image-gnews
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti   saat menghadiri Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-48 Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) di Yogyakarta, Sabtu 26 Agustus 2023. Dok.istimewa
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat menghadiri Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-48 Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) di Yogyakarta, Sabtu 26 Agustus 2023. Dok.istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jember - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti berbagi kisah sukses pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat diundang sebagai pembicara tamu dalam wisuda periode II tahun akademik 2023/2024 di gedung auditorium Universitas Jember, Sabtu, 9 September 2023. Kisah tersebut disampaikannya dalam orasi ilmiah terkait JKN di hadapan para wisudawan.

Selama perjalanannya, kata Ali Ghufron, BPJS Kesehatan terus berkembang. Seiring waktu pula, BPJS Kesehatan kini diapresiasi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, bahkan dari luar negeri.

BPJS Kesehatan kini beda dengan yang lalu, kinerja kami mendapatkan apresiasi dari banyak pihak," kata Ali Ghufron,  Sabtu, 9 September 2023.

BPJS Kesehatan, misalnya, telah mendapatkan penghargaan dari International Social Security Association (ISSA) yang berpusat di Swiss sebagai pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbaik se-Asia Pasifik 2022.

Penghargaan ini, kata dia, menjadi bukti BPJS Kesehatan sudah bertransformasi menjadi pelaksana jaminan kesehatan nasional yang unggul. "Bahkan menjadi contoh bagi banyak negara lain di dunia,” ujarnya.

Fakta-fakta tersebut, kata dia, sangat membanggakan, bahkan menjadi kisah sukses hingga dibahas di Oxford University dan Harvard University.

Ia lalu membandingkan dengan negara sekelas Jerman yang harus menunggu 127 tahun untuk mewujudkan jaminan kesehatan secara nasional. Sementara Korea Selatan butuh 12 tahun.

"Maka Alhamdulillah Indonesia hanya butuh 10 tahun saja. Target kami di tahun 2024 nanti 98 persen warga Indonesia sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan,” kata Ali Ghufron yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan ini.

Selanjutnya: Pria yang juga guru besar di...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

1 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

Utang Luar Negeri Indonesia pada April 2024 menurun menjadi US$ 398,3 miliar atau sekitar Rp6.522,6 triliun dengan asumsi kurs Rp16.380 per dolar AS.


Alasan LPEM UI Sebut Utang Jatuh Tempo Negara Sebesar Rp 800 Triliun Masih Aman

1 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah bertambah karena membengkaknya defisit APBN bertujuan untuk membantu rakyat dan menangani pandemi Covid-19.
Alasan LPEM UI Sebut Utang Jatuh Tempo Negara Sebesar Rp 800 Triliun Masih Aman

LPEM FE UI menilai utang Pemerintah sebesar Rp 800 triliun yang jatuh tempo pada 2025-2027 masih dalam batas aman, asal digunakan secara produktif.


Dirut BPJS Kesehatan Beberkan Pentingnya Skrining Kesehatan

2 hari lalu

Dirut BPJS Kesehatan Beberkan Pentingnya Skrining Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat menjadi delegasi tunggal Indonesia dalam acara ASEAN Priority Setting Exercise 2024 di Singapura, Kamis, 14 Juni 2024.


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

2 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

DPR berharap pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan


Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

2 hari lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

Banyaknya kasus judi online yang terus memakan korban disoroti Presiden Jokowi. Berikut deretan cerita korban judi online yang telah Tempo rangkum.


Mulai 30 Juni 2025 BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, Ini 3 Dampaknya

2 hari lalu

Ilustrasi pasien anak. (ANTARA/HO)
Mulai 30 Juni 2025 BPJS Kesehatan Kelas 1-3 Dihapus, Ini 3 Dampaknya

Peraturan tersebut menghapus sistem kelas 1- 3 BPJS Kesehatan dan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar disingkat KRIS, paling lambat 30 Juni.


OPSI Minta Tapera Tidak Disamakan dengan JKN

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
OPSI Minta Tapera Tidak Disamakan dengan JKN

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menyebut Tapera berbeda jauh dengan JKN. Karena Tapera tidak menjamin pesertanya mendapatkan manfaat sebes


Apa Beda Tapera Indonesia dengan Tabungan Perumahan Rakyat di Singapura, Australia, Cina, dan Korea Selatan

4 hari lalu

Peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) membaca brosur di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Apa Beda Tapera Indonesia dengan Tabungan Perumahan Rakyat di Singapura, Australia, Cina, dan Korea Selatan

Ramai-ramai soal Tapera di Indonesia. Ini bedanya tabungan perumahan rakyat di Korea Selatan, Australia, hingga Singapura.


Tak Hanya SIM, Ini 10 Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

5 hari lalu

Tak Hanya SIM, Ini 10 Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

Selain SIM, ini deretan program pemerintah yang mewajibkan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk mengakses layanannya.


Mulai 1 Juli, Ini Tahapan Pembuatan SIM Pakai BPJS Kesehatan

5 hari lalu

Warga mengendarai sepeda motor saat ujian praktik SIM (Surat Izin Mengemudi) C di Satpas (Satuan Penyelenggaraan Administrasi) Polres Bekasi Kota, Jawa Barat, Senin 7 Agustus 2023. Polri mengganti lintasan berbentuk angka 8 serta zig zag dengan lintasan baru berbentuk huruf S di seluruh Satpas Polda se-Indonesia dan Satpas Polres Bekasi menyatakan kelulusan uji praktek pembuat SIM mencapai 90 persen setelah pergantian lintasan tersebut. ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Mulai 1 Juli, Ini Tahapan Pembuatan SIM Pakai BPJS Kesehatan

Korlantas Polri mulai uji coba penggunaan BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM, ini tahapan pengecekan kepesertaan JKN dan pembuatan SIM-nya.