Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RAPBN 2024, ICP Naik jadi USD 80 per Barel dan Lifting Minyak Naik jadi 635 Ribu Barel per Hari

image-gnews
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu saat menyampaikan perubahan asumsi dasar makro dalam RAPBN 2024 seusai rapat Panja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2023) (ANTARA/Bayu Saputra)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu saat menyampaikan perubahan asumsi dasar makro dalam RAPBN 2024 seusai rapat Panja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2023) (ANTARA/Bayu Saputra)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu membeberkan perubahan asumsi harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) serta lifting minyak dalam asumsi dasar makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 (RAPBN 2024).

Asumsi ICP dipatok naik menjadi US$ 82 per barel dari yang sebelumnya US$ 80 per barel. Sementara lifting minyak ditargetkan 635 ribu barel per hari, naik dari yang sebelumnya 625 ribu barel per hari.

Febrio menyebutkan perubahan asumsi itu terutama mengantisipasi fluktuasi ICP. "Kita harapkan juga mengakomodir risiko yang memang kita lihat dalam harga ICP ke depan. Jadi, supaya APBN kita tetap forward looking,” ujarnya usai rapat dengan Panitia Kerja (Panja) bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

Meskipun ada perubahan pada dua asumsi makro itu, Febrio memastikan, rapat memutuskan tidak ada perubahan dalam aspek defisit fiskal. Pemerintah tetap mematok defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 di level 2,29 persen.

“Nah ini nanti segera kita akan masuk ke postur sementara, tetapi yang tidak berubah adalah defisitnya. Defisitnya tetap di 2,29 persen dari PDB. Dengan demikian nilai nominal dari defisitnya juga tidak berubah,” tuturnya.

Lebih jauh, Febrio menyatakan perubahan dalam asumsi dasar makro itu dilakukan agar bisa mewujudkan APBN yang antisipatif, fleksibel, serta sehat. Pasalnya, posisi perekonomian Indonesia masih resilien, bahkan cenderung bertumbuh di tengah gejolak perekonomian global yang tak menentu.

Dalam kesempatan itu Febrio juga menyebutkan RAPBN 2024 telah mencapai konsolidasi yang kuat dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR (Banggar DPR).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun sejauh ini, asumsi dasar makro dalam RAPBN 2024 yang disetujui pemerintah dan DPR mencakup pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen, inflasi sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah di level Rp15 ribu per dolar AS, dan suku bunga surat utang negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,7 persen.

Sejumlah asumsi dasar makro saat ini, kata Febrio, masih dalam postur yang sementara. Akan ada rapat lanjutan antara pemerintah dengan Banggar DPR. Pekan depan direncanakan pembahasan lebih lanjut dari panitia kerja B terkait belanja pemerintah pusat dan daerah, serta panitia kerja C.

Kemudian, pembahasan asumsi makro RAPBN 2024 ini akan dilanjutkan ke tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) untuk selanjutnya pengambilan keputusan di tingkat Banggar. Semua prosesi pembahasan tersebut bakal disahkan dalam rapat paripurna mendatang.

ANTARA

Pilihan Editor: Begini Kondisi Terbaru Sri Mulyani Usai Suaranya Hilang karena ISPA Terdampak Polusi Udara

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bursa Karbon Sudah Diresmikan, Sampai Mana Progres Aturan Penerapan Pajak Karbon?

1 hari lalu

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock
Bursa Karbon Sudah Diresmikan, Sampai Mana Progres Aturan Penerapan Pajak Karbon?

Kemenkeu masih mematangkan regulasi mengenai pajak karbon, seiring dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon.


Strategi Anggaran Mewujudkan SDM Sehat dan Produktif

2 hari lalu

Strategi Anggaran Mewujudkan SDM Sehat dan Produktif

Pemerintah memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan pada 2024 sebesar Rp 187,5 triliun.


Kejar Target Penerimaan Perpajakan Rp 2.309,9 Triliun pada 2024, Ini 5 Strategi Kemenkeu

2 hari lalu

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa bersama narasumber lain saat Media Gathering Kemenkeu di Puncak, Bogor, Selasa (26/9/2023). ANTARA/Imamatul Silfia
Kejar Target Penerimaan Perpajakan Rp 2.309,9 Triliun pada 2024, Ini 5 Strategi Kemenkeu

Kementerian Keuangan menyiapkan lima strategi dalam memperkuat penerimaan perpajakan pada 2024. Apa saja strategi yang dijalankan?


Permudah Pelaporan Pajak, Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu

2 hari lalu

Sejumlah wajib pajak antre saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Permudah Pelaporan Pajak, Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu

Kemenkeu sedang mengembangkan sistem pelaporan keuangan satu pintu atau Financial Reporting Single Window.


Lima Strategi Kemenkeu agar Mencapai Target Penerimaan Perpajakan Tahun Depan

2 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Lima Strategi Kemenkeu agar Mencapai Target Penerimaan Perpajakan Tahun Depan

Kemenkeu mengatakan kebijakan perpajakan pada 2024 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi .


Kemenkeu Buka Rekrutmen PPPK, Ada 213 Formasi

3 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Kemenkeu Buka Rekrutmen PPPK, Ada 213 Formasi

Kemenkeu tengah membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Simak formasi selengkapnya.


Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Bea Cukai 2024 jadi Rp 320 Triliun, Realistis?

5 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Bea Cukai 2024 jadi Rp 320 Triliun, Realistis?

Pemerintah menaikkan target penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun depan. Apakah target itu realistis mengingat penerimaan bea cukai per Agustus 2023 tengah menurun?


Sepakati Pembentukan Task Force, Indonesia dan Jepang Percepat Pengembangan Transisi Energi

6 hari lalu

Sepakati Pembentukan Task Force, Indonesia dan Jepang Percepat Pengembangan Transisi Energi

Sepakati Pembentukan Task Force, Indonesia dan Jepang Percepat Pengembangan Transisi Energi Beserta Infrastruktur Pendukung


Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi, Utamanya untuk Tekan Kemiskinan, Stunting dan..

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022. Agenda rapat paripurna ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi, Utamanya untuk Tekan Kemiskinan, Stunting dan..

Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan fokus APBN yang menjadi terakhir di era Presiden Jokowi.


Kemenkeu Bantah Pemerintah Punya Utang Rp 60 Triliun ke PLN

7 hari lalu

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata saat ditemui usai sidang paripurna pengesahan UU APBN 2024 di Senayan, Jakarta pada Kamis, 21 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kemenkeu Bantah Pemerintah Punya Utang Rp 60 Triliun ke PLN

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu buka suara perihal kabar pemerintah memiliki utang ke badan usaha milik negara atau BUMN PT PLN (Persero).