TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghemat Rp1,56 triliun sejak 2020-2022 melalui penerapan pola kerja baru sehingga meningkatkan efisiensi anggaran.
"Dengan berbagai langkah efisiensi dan calculated yang kita lakukan maka spending di Kementerian Keuangan menjadi lebih baik," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu 30 Agustus 2023.
Kemenkeu menerapkan berbagai kebijakan antara lain negative growth untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan, pengendalian belanja birokrasi, pola kerja baru serta melakukan pengadaan barang secara terpusat sehingga menghasilkan efisiensi anggaran.
Menkeu menuturkan bisa dihemat belanja birokrasi sebesar Rp501,52 miliar, konsolidasi pengadaan laptop dan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) senilai Rp140,83 miliar, digitalisasi proses bisnis sebesar Rp90,50 miliar, prioritas pembentukan tim senilai Rp13,69 miliar, pembayaran belanja pegawai terpusat sebesar Rp4,81 miliar.
Kemudian pengadaan collaborative tools secara terpusat bisa dihemat Rp290 miliar, optimalisasi anggaran penanganan pandemi Rp95,30 miliar seiring dengan makin terkendalinya pandemi COVID-19, dan kebijakan negative growth pegawai senilai Rp429,45 miliar.
Baca Juga:
Menkeu Sri Mulyani mengatakan collaborative tools berkaitan dengan membuat aplikasi software untuk bisa bekerja sama menghemat berbagai rapat atau pertemuan sehingga biaya konsumsi menjadi turun.
Meeting efisien namun tetap partisipasinya tinggi
