Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Ungkap Cara Hemat Anggaran Triliunan Rupiah dari Penerapan Pola Kerja Baru

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghemat Rp1,56 triliun sejak 2020-2022 melalui penerapan pola kerja baru sehingga meningkatkan efisiensi anggaran.

"Dengan berbagai langkah efisiensi dan calculated yang kita lakukan maka spending di Kementerian Keuangan menjadi lebih baik," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu 30 Agustus 2023.

Kemenkeu menerapkan berbagai kebijakan antara lain negative growth untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan, pengendalian belanja birokrasi, pola kerja baru serta melakukan pengadaan barang secara terpusat sehingga menghasilkan efisiensi anggaran.

Menkeu menuturkan bisa dihemat belanja birokrasi sebesar Rp501,52 miliar, konsolidasi pengadaan laptop dan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) senilai Rp140,83 miliar, digitalisasi proses bisnis sebesar Rp90,50 miliar, prioritas pembentukan tim senilai Rp13,69 miliar, pembayaran belanja pegawai terpusat sebesar Rp4,81 miliar.

Kemudian pengadaan collaborative tools secara terpusat bisa dihemat Rp290 miliar, optimalisasi anggaran penanganan pandemi Rp95,30 miliar seiring dengan makin terkendalinya pandemi COVID-19, dan kebijakan negative growth pegawai senilai Rp429,45 miliar.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan collaborative tools berkaitan dengan membuat aplikasi software untuk bisa bekerja sama menghemat berbagai rapat atau pertemuan sehingga biaya konsumsi menjadi turun.

Meeting efisien namun tetap partisipasinya tinggi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita Sri Mulyani Pertama Kali Bertemu Jokowi pada 2006

11 menit lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini seusai mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Cerita Sri Mulyani Pertama Kali Bertemu Jokowi pada 2006

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menceritakan ketika pertama kali bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2006 silam.


Aktivitas Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali, Kemenkeu: Kewaspadaan Tetap Perlu Dijaga

1 jam lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Aktivitas Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali, Kemenkeu: Kewaspadaan Tetap Perlu Dijaga

Kementerian Keuangan mencatat PMI Manufaktur Indonesia pada September berada di zona ekspansi pada level 52,3.


Kemenkeu Sebut PSN Jadi Mubazir Jika Tak Didukung Pemda

2 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Rabu (1/3/2023) untuk meletakkan batu pertama pembangunan proyek strategis nasional PLTA Mentarang Induk PT Kayan Hydropower Nusantara, Malinau, Kalimantan Utara, Rabu, 1 Maret 2023. Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman
Kemenkeu Sebut PSN Jadi Mubazir Jika Tak Didukung Pemda

Kementerian Keuangan mengatakan proyek strategis nasional atau PSN bisa menjadi mubazir jika tidak didukung pemerintah daerah atau Pemda.


DPR Setujui PMN Rp 70,79 Triliun untuk 16 BUMN, Sri Mulyani: Sangat Terbatas dan Spesifik

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
DPR Setujui PMN Rp 70,79 Triliun untuk 16 BUMN, Sri Mulyani: Sangat Terbatas dan Spesifik

Sri Mulyani menekankan uang negara lewat PMN senilai Rp 70,79 triliun disuntikkan ke BUMN-BUMN dengan sangat terbatas dan spesifik. Apa maksudnya?


Transfer ke Daerah bentuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi

20 jam lalu

Transfer ke Daerah bentuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Para founding fathers telah meletakkan dasar-dasar kenegaraan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menerapkan sistem desentralisasi.


DPR Ketok Palu, Sri Mulyani Siap Cairkan PMN 2023 untuk 16 BUMN Ini

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Rapat tersebut membahas dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Ketok Palu, Sri Mulyani Siap Cairkan PMN 2023 untuk 16 BUMN Ini

Komisi XI DPR RI telah menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun anggaran 2023.


Jokowi: Kereta Cepat Bukan Untung Rugi, yang Penting Rakyat Dilayani

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan keterangan pers di Stasiun Padalarang usai menjajal Kereta Cepat Jakarta - Bandung pada Senin, 2 Oktober 2023, usai peresmian proyek Whoosh. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Kereta Cepat Bukan Untung Rugi, yang Penting Rakyat Dilayani

Presiden Jokowi menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, bukan soal untung dan rugi.


Jokowi Irit Bicara saat Ditanya APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Senin 2 Oktober 2023. Presiden meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan Whoosh untuk dioperasionalkan secara umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Irit Bicara saat Ditanya APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

Presiden Joko Widodo alias Jokowi irit bicara saat ditanya mengenai APBN yang dijadikan jaminan utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


APBD Perubahan Kabupaten Bogor 2023 Disepakati, Penerimaan Pendapatan Naik jadi Rp 9,4 Triliun

1 hari lalu

Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor,  Sabtu 30 September 2023. ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor.
APBD Perubahan Kabupaten Bogor 2023 Disepakati, Penerimaan Pendapatan Naik jadi Rp 9,4 Triliun

Pemerintah Kabupaten Bogor juga memprioritaskan anggaran BTT untuk percepatan pemberian bantuan sarana air bersih di tengah kekeringan.


Percepat Transformasi Ekonomi, Ini Bukti Nyata Upayanya

2 hari lalu

Percepat Transformasi Ekonomi, Ini Bukti Nyata Upayanya

Kebijakan fiskal yang diimplementasikan melalui (APBN) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting yang dimiliki oleh Pemerintah.