TEMPO.CO, Jakarta - Harga cabai rawit melonjak hingga menembus Rp 60 ribu per kilogram. Pengamat dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menjelaskan penyebabnya dari sisi pasokan.
Indah, salah satu pedagang sayur di sepanjang Jalan Palmerah Barat, Jakarta mengakui adanya kenaikan harga cabai rawit merah. Dia pun menjual cabai rawit itu sebesar Rp 55 ribu per kilogram. Padahal, harga komoditas itu biasanya berkisar Rp 30 ribu.
"Sekarang dari sananya aja lebih dari segitu, Rp 50 aja lebih. Makanya kita jualnya segitu (Rp 55 ribu per kilogram)," kata Indah pada Tempo, Selasa malam, 8 Agustus 2023.
Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata nasional cabai rawit merah adalah Rp 45.580 per kilogram. Harga tertinggi ditemukan di Papua sebesar Rp 92.750 per kilogram, sedangkan harga terendah di DI Yogyakarta sebesar Rp 31.460 per kilogram.
Sedangkan berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Nasional (PIHPS), harga rata-rata cabai rawit merah pada hari ini adalah Rp 51.850 per kilogram. Harga tersebut naik 6,8 persen atau Rp 3.300 dibandingkan hari sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Ideas Yusuf Wibisono mengatakan cabai rawit adalah salah satu komoditas pangan paling fluktuatif. Menurut Yusuf, harga cabai rawit di waktu normal berkisar Rp 30 ribu per kilogram dan melonjak hingga menembus Rp 60 ribu per kilogram sewaktu Ramadan.
"Dengan permintaan yang relatif stabil di luar bulan Ramadan, maka harga cabai yang melonjak tinggi saat ini hanya dapat dijelaskan dari sisi pasokan," kata Yusuf pada Tempo, Selasa.
Kemungkinan pertama, lanjut dia, adalah adanya kegagalan produksi di daerah sentra cabai. Selain itu, bisa juga karena gangguan distribusi dari daerah sentra ke daerah pemasaran.
"Kedua, adanya oknum di jalur distribusi dan pemasaran yang berspekulasi untuk mengambil keuntungan dari langkanya pasokan dan naiknya harga," tutur dia.
Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah harus segera memetakan sentra cabai mana yang mengalami kegagalan dan daerah mana yang membutuhkan pasokan. Pemerintah juga perlu memastikan kelancaran jalur distribusi barang, disamping melakukan penegakan hukum yang tegas atas distorsi pasar.
Pilihan Editor: Kritik Kebijakan Jokowi, Faisal Basri Sebut 90 Persen Keuntungan Hilirisasi Nikel Mengalir ke Cina
