TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan menjadi berita terkini yang banyak dibaca, Menurut Luhut, saat ini OTT tidak efektif lagi untuk memberantas korupsi dibandingkan upaya pencegahan menggunakan digitalisasi sistem pengelolaan di pemerintahan.
Berita lain yang banyak dibaca adalah tentang rencana pemerintah mempercepat proses kenaikan pangkat aparatur sipil negara atau ASN yang berdinas di luar Pulau Jawa atau di daerah terpencil. Rencananya, para ASN di luar Jawa atau daerah terpencil itu akan lebih cepat 3 tahun proses kenaikan pangkatnya. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara ASN yang ditempatkan di Jawa atau pusat kota dengan ASN yang ditempatkan di luar Pulau Jawa atau daerah terpencil.
Berikutnya adalah berita terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan krisis karena pandemi Covid-19 bukan krisis terakhir yang akan dihadapi Indonesia. Menurutnya, masih banyak tantangan yang akan menanti generasi Indonesia di masa depan.
Kemudian berita mengenai Merchant donat JCO kembali menghadirkan beragam promo yang berlaku hingga akhir Juli 2023.
Berita kelima adalah tentang CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi yang mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Hal itu untuk merespons atas anjloknya peringkat dari Logistics Performance Index (LPI) atau Indeks Kinerja Logistik Indonesia 2023 posisi 63 yang sebelumnya berada di posisi 46 (tahun 2018) menurut Bank Dunia.
Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.
- Alasan Luhut Sebut OTT KPK Kampungan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam berbagai kesempatan mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut OTT KPK sebagai perilaku kampungan.
“Jangan hanya bilang nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan. Saya setuju ditangkap, tapi kalau semakin kecil ditangkap karena digitalisasi, kenapa tidak?” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 18 Juli 2023.
Sebelum menjadi sorotan karena statement-nya yang menyebut OTT KPK kampungan, Luhut nyatanya pernah beberapa kali mengeluarkan opini kontroversial tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut. Berikut rangkuman informasi mengenai deretan pernyataan Luhut soal OTT KPK.
Luhut menyebut dengan pencegahan korupsi melalui digitalisasi maka kasus penyelewengan dana bisa berkurang. Beberapa hal yang bisa dilakukan KPK selain OTT adalah dengan menjalankan e-Catalog, memberlakukan Aplikasi Pengawasan PNBP dan Tata Niaga Minerba (Simbara) untuk sistem logistik dan National Single Window.
Dia mengatakan masyarakat banyak yang tahu soal langkah yang sudah dilakukan KPK. “Semua senangnya hanya nangkap-nangkap. Saya setuju nangkap itu. Tapi kalau kita perbaiki dengan digitalisasi, yang ditangkap itu enggak ada,” tutur Luhut.
Luhut juga pernah mengatakan jika operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK acap kali tak membuat orang jera. Meski lembaga anti-rasuah ini gencar melakukan penindakan, angka korupsi di Indonesia dinilai masih tetap tinggi.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Kenaikan ASN Luar Jawa akan Dipercepat ...
