Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dorong Fintech Lending Danai UMKM, OJK: Kontribusinya ke PDB 60 Persen

image-gnews
Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan fintech lending untuk mendanai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebab, kontribusinya ke produk domestik bruto (PDB) mencapai 60 persen.

"Saya menyambut baik perkembangan industri fintech Indonesia, khususnya untuk pendanaan," kata Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Bambang W. Budiman, saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023.

Sebab, industri fintech lending terus tumbuh positif meskipun grafiknya agak melandai. Menurut Bambang, hal tersebut biasa karena baru sekitar enam hingga tujuh tahun berkembang. Dia menilai, industri itu relatif cepat pulih dan terus tumbuh.

"Kami mendorong industri fintech lending untuk terus mendorong UMKM berkembang," ungkap Bambang.

Lebih lanjut, dia membeberkan kontribusi UMKM ke PDB nasional kini mencapai 60 persen. Adapun tenaga kerjanya sebanyak 17,5 juta orang, termasuk yang masuk ke ekonomi digital.

"Tentunya ini masih ada ruang yang cukup besar, luas untuk terus dikembangkan," ujar dia.

Dia menyebut, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM telah menargetkan 24 juta UMKM yang masuk ke ekonomi digital. 

Lebih jauh, dia menuturkan OJK bersama berbagai pihak telah berusaha mengatur berbagai skema pembiayaan untuk UMKM, seperti pembiayaan ultra mikro, super mikro hingga kredit usaha rakyat (KUR).

Selanjutnya: Sementara itu Sekretaris Jenderal AFPI...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Paylater Semakin Digandrungi, Pengguna Usia di Atas 36 Tahun Meningkat

3 jam lalu

Ilustrasi Paylater. Pexels/Mentatdgt
Paylater Semakin Digandrungi, Pengguna Usia di Atas 36 Tahun Meningkat

Pengguna paylater dengan usia di atas 36 tahun mengalami pertumbuhan pesat.


OJK Dorong Transformasi di Sektor Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun untuk Perkuat Ekonomi dan Kepercayaan Publik

18 jam lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Dorong Transformasi di Sektor Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun untuk Perkuat Ekonomi dan Kepercayaan Publik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim terus mendorong transformasi di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP).


Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

19 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) menyampaikan pidato didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Agung (ketiga kiri) Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (keempat kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kiri), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni (kedua kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri), Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil (kiri), Perancang Istana Garuda IKN Nyoman Nuarta (kanan) saat peresmian Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024. Taman Kusuma Bangsa dirancang sebagai tempat renungan suci dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa. ANTARA/Fauzan
Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan ASN pindah ke IKN Januari 2025.


Daftar 850 Pinjol Ilegal, 59 Pinpri, dan 65 Penipuan Investasi

1 hari lalu

Ilustrasi pinjol ilegal. Foto: Canva
Daftar 850 Pinjol Ilegal, 59 Pinpri, dan 65 Penipuan Investasi

Satgas Pasti telah memblokir 850 pinjol ilegal, 59 pinpri, dan 92 entitas penipuan investasi per 19 Agustus 2024. Ini rinciannya.


OJK Ingatkan Tanda Investasi Bodong: Tawarkan Keuntungan Fantastis dalam Waktu Singkat dan Tanpa Risiko

1 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Ingatkan Tanda Investasi Bodong: Tawarkan Keuntungan Fantastis dalam Waktu Singkat dan Tanpa Risiko

Kepala Eksekutif OJK Inarno Djajadi berpesan agar semua pihak berhati-hati sebelum berinvestasi.


Mengapa Dana Pensiun Pokok Tidak Bisa Dicairkan sebelum 10 Tahun Kepesertaan?

1 hari lalu

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun. Foto: Canva
Mengapa Dana Pensiun Pokok Tidak Bisa Dicairkan sebelum 10 Tahun Kepesertaan?

Dana pensiun tak bisa dicairkan sekaligus karena banyak orang yang lebih cepat mencairkan dana melalui produk anuitas, sehingga mengurangi manfaat.


Pemberdayaan BRI Tingkatkan Skala Usaha Klaster Usaha Rumput Laut

1 hari lalu

Petani rumput laut, Ni Wayan Sari Warningsih mendapatkan pendampingan dari BRI dalam berinovasi mengolah rumput laut menjadi produk bernilai tambah, seperti kerupuk rumput laut. Dok. BRI
Pemberdayaan BRI Tingkatkan Skala Usaha Klaster Usaha Rumput Laut

Pendapatan dari budidaya ini telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat


Teten Masduki: Kami Tidak Ingin UMKM Hanya Diperlakukan sebagai Bantalan Ekonomi

2 hari lalu

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki saat ditemui di kantornya di gedung KemenKopUKM, Jakarta Selatan pada Senin, 7 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Teten Masduki: Kami Tidak Ingin UMKM Hanya Diperlakukan sebagai Bantalan Ekonomi

Teten Masduki menginginkan agar UMKM menjadi bagian dari penghiliran atau hilirisasi.


Hashim: Prabowo Telah Kantongi Nama Menteri Penerimaan Negara

2 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melambaikan tangan ke arah wartawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hashim: Prabowo Telah Kantongi Nama Menteri Penerimaan Negara

Hashim sebut Prabowo telah kantongi nama menteri penerimaan negara untuk dukung target penerimaan negara terhadap PDB 23 persen.


Rasio Pajak RI Rendah, Hashim Djojohadikusumo: Bank Dunia Siap Bantu Kita

2 hari lalu

Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik
Rasio Pajak RI Rendah, Hashim Djojohadikusumo: Bank Dunia Siap Bantu Kita

Hashim Djojohadikusumo mengklaim Bank Dunia siap membantu Indonesia meingkatkan rasio pajak.