TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance atau Indef mengungkapkan hasil analisis pembukaan kembali keran ekspor pasir laut. Analisis dilakukan dengan pendekatan big data untuk mengetahui opini publik soal kebijakan tersebut.
"Hasilnya, dari 30 Mei-12 Juni 2023 ada 40.702 pembicaraan soal ekspor pasir laut dari 28.561 akun media sosial Twitter," tutur Data Analyst Continuum Indef, Maisie Sagita dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 5 Juli 2023.
Dari 40.702 perbincangan itu, Indef mencatat 58 persen warganet menilai kebijakan ekspor pasir laut mengakibatkan masalah lingkungan. Meisie menyebut hampir semua masyarakat di internet tidak setuju dengan kebijakan ekspor pasir laut. Indef pun tidak menemukan adanya perbincangan yang menyatakan setuju dengan kebijakan ini.
Adappun data yang diperoleh Indef dalam analisis tersebut berasal dari media sosial Twitter lantaran dinilai merepresentasikan opini publik Indonesia secara aktual. Maisie mengatakan data yang dihimpun sudah disaring dari media dan buzzer untuk mengetahui pendapat masyarakat yang sesungguhnya.
Pembicaraan warganet soal ekspor pasir laut, tutur Maisie, sangat ramai di akhir Mei hingga mencapai 6,9 juta twit per hari. Kemudian mulai menurun pada Juni. Meskipun menurun, rata-rata perbincangan ihwal kebijakan ini pada Juni masih tinggi, yaitu di sekitar 1.700 twit per harinya.
58 persen warganet cemas Indonesia kehilangan pulau
