Penegakan hukum pelaku ekspor gelap masih lemah
Selain itu, menurut Yusuf, kebijakan hilirisasi berbasis pelarangan ekspor bijih nikel ini memicu banyak masalah. Pasalnya, penegakan hukum terhadap pelaku ekspor gelap dan penambangan ilegal masih lemah.
"Tidak hanya telah memicu ekspor ilegal, namun juga penambangan nikel illegal dalam jumlah yang signifikan," kata Yusuf.
Tanpa pelarangan ekspor bijih nikel saja, tutur Yusuf, negara sering dirugikan dari rendahnya penerimaan pajak. Menurutnya, rendahnya penerimaan pajak terjadi akibat praktek under-invoicing dalam ekspor bijih nikel seperti kondisi sebelum 2014.
RIANI SANUSI PUTRI | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Pilihan Editor: Buka Suara BKPM dan ESDM soal Dugaan Ekspor Nikel Ilegal ke Cina, Bakal Proses Hukum Jika Nakal