Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buntut Proyek di 13 BUMN Mandek, Ekonom Kritik Pemerintahan Jokowi soal Strategi Pemberian PMN

image-gnews
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Iklan

Sementara Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury hanya menjawab singkat ketika dimintai tangapan soal laporan BPK itu. Dia mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut masih bisa diselesaikan. “Terutama untuk PMN ke PTPN dan Bulog yang ditargetkan akan bisa selesai dalam 6-12 bulan mendatang,” tutur dia, kemarin. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut rincian 13 BUMN itu:

1. PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 400 miliar, realisasinya Rp 396,45 miliar, dengan selisih Rp 3,55 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 99,11 persen dan realisasi kegiatan 99,67 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).

2. PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 300 miliar, realisasinya Rp 285,21 miliar, dengan selisih Rp 14,79 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 95,07 persen dan realisasi kegiatan 99,41 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).

3. PT Aneka Tambang Tbk. dengan total pencairan PMN 2015 Rp 1.000 miliar, realisasinya Rp 416,29 miliar, dengan selisih Rp 583,71 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 41,63 persen dan realisasi kegiatan 98,88 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).

4. PT Garam (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 3.494,82 miliar, realisasinya Rp 3.364,82 miliar, dengan selisih Rp 130 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 92,28 persen dan realisasi kegiatan 98,18 persen. (Keterangan yang belum realisasi opex).

5. Perum Perikanan Indonesia dengan total pencairan PMN 2015 Rp 400 miliar, realisasinya Rp 391,54 miliar, dengan selisih Rp 8,64 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 97,89 persen dan realisasi kegiatan 98 persen. (Keterangan yang belum realisasi opex).

6. PT Perikanan Nusantara (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 300 miliar, realisasinya Rp 263,41 miliar, dengan selisih Rp 36,59 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 87,8 persen dan realisasi kegiatan 94,6 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex dan opex).

Selanjutnya: 7. PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Minta Penyebab Deflasi Beruntun Dicek Betul, Ini Penjelasan Ekonom

9 jam lalu

Transaksi jual beli cabai rawit merah di pasar induk Kramat Jati, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024. Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) kementerian perdagangan, harga cabai rawit merah dalam 4 hari melambung hampir 21%, menjadi Rp 75 ribu per kilogram. Sedangkan secara nasional, harga cabai jenis yang sama naik hampir 2%. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Minta Penyebab Deflasi Beruntun Dicek Betul, Ini Penjelasan Ekonom

Presiden Jokowi mempertanyakan musabab deflasi lima bulan beruntun. Para ekonom menilai penurunan daya beli masyarakat yang menjadi penyebabnya.


Jokowi Sebut Keppres Pemindahan Ibu Kota Mestinya Diteken Prabowo, Pengamat: Melempar Bola Panas

11 jam lalu

Pekerja berjalan di jembatan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Agustus 2024. Komisi V DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diusulkan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono senilai Rp20,32 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025 untuk bidang bina marga, cipta karya, hingga pembangunan rumah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jokowi Sebut Keppres Pemindahan Ibu Kota Mestinya Diteken Prabowo, Pengamat: Melempar Bola Panas

Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut Presiden Jokowi melempar bola panas ke presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto ihwal keberlanjutan pembangunan IKN.


Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

21 jam lalu

Tim Prabowo dari Partai Gerindra intens merumuskan nomenklatur kementerian yang disebut bakal berformasi besar-lebih dari 34 kementerian.
Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengatakan rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Infrastruktur kurang tepat dan menambah beban anggaran.


Masiton Pasaribu Berkomitmen Majukan Ekonomi Daerah

1 hari lalu

Pasangan calon Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) nomor urut dua Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi Lubis saat menghadiri pelantikan dan deklarasi tim pemenangan kampanye. Dok. Pribad
Masiton Pasaribu Berkomitmen Majukan Ekonomi Daerah

Calon Bupati Tapanuli Tengah, Masiton Pasaribu, berkomitmen memperkuat perekonomian masyarakat dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur daerah


Tanggapan Basuki Hadimuljono soal Rencana Pembentukan Kemenko Infrastruktur hingga Pemisahan Kementerian PUPR di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
Tanggapan Basuki Hadimuljono soal Rencana Pembentukan Kemenko Infrastruktur hingga Pemisahan Kementerian PUPR di Pemerintahan Prabowo

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomentar soal rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur.


Sepuluh Tahun Jokowi, Kemenhub Bangun 521 Infrastruktur Transportasi

2 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (tengah) foto bersama jajaran Eselon I, II dan para insan pers usai kegiatan Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. Dok. Kemenhub
Sepuluh Tahun Jokowi, Kemenhub Bangun 521 Infrastruktur Transportasi

Pemerintahan Jokowi fokus membangun konektivitas melalui 521 infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.


Bakal Ada Menko Infrastruktur dalam Kabinet Prabowo, Menteri PUPR Berharap Masalah Truk ODOL Bisa Diselesaikan

2 hari lalu

Sejumlah truk berbagai jenis terparkir saat pengemudinya berunjuk rasa di frontage Jalan A Yani, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 22 Februari 2022. Para pengemudi truk itu memprotes aturan terkait over dimension and over loading (ODOL). ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Bakal Ada Menko Infrastruktur dalam Kabinet Prabowo, Menteri PUPR Berharap Masalah Truk ODOL Bisa Diselesaikan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merespons positif rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Bidang Infrastruktur.


Pesan Basuki Hadimuljono ke Pemerintahan Prabowo Subianto: Sambungkan Jalan Tol Trans Sumatera

2 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Pesan Basuki Hadimuljono ke Pemerintahan Prabowo Subianto: Sambungkan Jalan Tol Trans Sumatera

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku sudah menyampaikan rekomendasi keberlanjutan proyek infrastruktur kepada pemerintahan Prabowo Subianto.


Soal Pembiayaan Infrastruktur saat 10 Tahun Jokowi Memimpin, PUPR: Presiden yang Minta Uang Langsung ke Menkeu

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat mencanangkan hutan pendidikan Wanagama Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Wanagama Nusantara memiliki luas 621 hektare dengan pengembangan tahap awal seluas 28 hektare itu nantinya akan digunakan sebagai hutan pendidikan atau destinasi wisata dengan tanaman endemik Kalimantan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Soal Pembiayaan Infrastruktur saat 10 Tahun Jokowi Memimpin, PUPR: Presiden yang Minta Uang Langsung ke Menkeu

Menteri Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada persoalan pembiayaan dalam membangun infrastruktur selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.


Tarif Tol Terpeka akan Naik, Terbanggi Besar - Kayuagung Naik Rp 85 Ribu

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung di gerbang tol KM 240, Kabupaten Mesuji, Jumat, 15 November 2019. Jokowi menyampaikan bahwa jalan tol ini memiliki arti yang besar antara lain penciptaan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik, memberikan fasilitas kepada produksi artinya ada karet, sawit dan lainnya, serta yang paling utama adalah penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi sehingga berdampak pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tarif Tol Terpeka akan Naik, Terbanggi Besar - Kayuagung Naik Rp 85 Ribu

PT Hutama Karya (Persero) akan segera melakukan penyesuaian tarif pada Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung (Terpeka). Besaran kenaikannya bervariasi tergantung jenis kendaraan dan jarak tempuhnya.