Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buntut Proyek di 13 BUMN Mandek, Ekonom Kritik Pemerintahan Jokowi soal Strategi Pemberian PMN

image-gnews
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Iklan

Yusuf menyarankan agar ambisi pembangunan infrastruktur sebaiknya diredam di masa sulit seperti sekarang ini. Ketika ruang fiskal semakin terbatas, dia berujar, sebaiknya APBN benar-benar fokus menjaga ketahanan pangan dan energi, serta menjaga daya beli rakyat dari resesi.

Lebih parah lagi, Yusuf melanjutkan, selain membuat BUMN Karya terlilit utang, PSN yang digarap juga seringkali minim tata kelola yang baik. Mulai dari mark-up nilai proyek hingga proyek fiktif. Artinya, pemberian PMN semakin buruk kualitasnya. Sudah membebani APBN dan membuat BUMN terlilit utang, kualitas infrastrukturnya pun rendah.

“Seperti terbangun dengan melewati target waktu, kualitas struktur fisik yang buruk bahkan masih belum terbangun sama sekali hingga kini,” kata Yusuf.

Dalam laporan BPK dijelaskan bahwa PMN sebagai salah satu bentuk dukungan pendanaan kepada BUMN, harus digunakan sesuai dengan peruntukkannya yang dituangkan dalam kajian bersama. Di dalam kajian bersama telah disampaikan rencana penggunaan dana tambahan PMN. 

“Namun, meskipun digunakan sesuai dengan rencana penggunaan, dalam pelaksanaannya, masih ada pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN yang masih belum dapat diselesaikan seluruhnya,” demikian bunyi laporan BPK.

BPK menyebutkan pada 2015, terdapat pencairan PMN pada 35 BUMN seluruhnya sebesar Rp 44,32 triliun dan pada 2016 terdapat pencairan PMN sebesar Rp 41,81 triliun untuk 14 BUMN. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penggunaan tambahan PMN, menunjukkan terdapat tambahan PMN 2015 dan 2016 yang belum terserap 100 persen.

“Pada 13 BUMN dengan nilai tambahan PMN sebesar Rp 11,67 triliun dan yang belum terealisasi sebesar Rp 3,74 triliun. Penyerapan dana tambahan PMN tersebut bervariasi antara 28,03-99,11 persen. Sedangkan progres pekerjaan fisik bervariasi antara 38,67-99,67 persen,” tulis BPK. 

Selanjutnya: Sementara Wakil Menteri BUMN....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

8 jam lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyapa wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. KPK memeriksa politisi Partai Demokrat itu sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp200 miliar yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan politkus Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero).


Resmi jadi Komisaris PLN, Politikus Demokrat Andi Arief: Mau Lapor ke Ketum AHY Dulu

10 jam lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief saat diwawancarai oleh Tempo di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Resmi jadi Komisaris PLN, Politikus Demokrat Andi Arief: Mau Lapor ke Ketum AHY Dulu

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan Komisaris PLN per hari ini. Usai menyandang jabatan itu, Andi tak banyak bicara.


Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

1 hari lalu

Rombongan jemaah haji menggunakan KLB pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Foto: Istimewa
Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

Pansus Haji tak menutup kemungkinan memanggil KPK dan KPK jika sudah ada indikasi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji.


20 BUMN Sumbang Dividen Rp85 Triliun untuk Negara, Siapa Setor Paling Besar?

1 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
20 BUMN Sumbang Dividen Rp85 Triliun untuk Negara, Siapa Setor Paling Besar?

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 20 perusahaan pelat merah berhasil memberikan dividen untuk negara tahun 2024 sebesar Rp85,52 triliun.


Fauzi Baadilla Masuk Pos Indonesia, Deretan Selebriti Ini pernah Menjabat Komisaris Perusahaan Mentereng

2 hari lalu

Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Fauzi Baadila menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai capres 2024 di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, 19 Juli 2023. BRIK yakin Prabowo dapat melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Fauzi Baadilla Masuk Pos Indonesia, Deretan Selebriti Ini pernah Menjabat Komisaris Perusahaan Mentereng

Kementerian BUMN mengangkat Fauzi Baadilla sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli


PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun

3 hari lalu

Suasana ruas Jalan Tol Batang-Semarang yang sepi di Jembatan Kalikuto, Batang, Jawa Tengah, Kamis 6 Mei 2021. Di hari pertama penerapan larangan mudik 2021 sejumlah ruas tol Trans Jawa di Jawa Tengah sepi yang didominasi kendaraan angkutan barang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun

PT PII per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non -nfrastruktur dengan total nilai investasi Rp 534 triliun


Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

4 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Terkini: Kemenkeu Sebut RI Butuh Investasi Rp 6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur 2020-2024, 7 Konsorsium Siap Bangun Perumahan ASN di IKN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh dana investasi senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 2020-2024.


Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

4 hari lalu

Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran PendapatanBelanja Negara, Badan Kebijakan Fiskalnya.
Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

Indonesia butuh investasi senilai Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024.


Makan Bergizi Gratis, Gibran Mengomentari Pemangkasan Anggaran hingga Tanggapan Menteri Airlangga

5 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Makan Bergizi Gratis, Gibran Mengomentari Pemangkasan Anggaran hingga Tanggapan Menteri Airlangga

Gibran mengatakan, mengenai anggaran makan bergizi gratis Rp15 ribu setiap porsi sudah ideal