TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah membatasi pembelian LPG 3 kg (kilogram) berpotensi membuat kelangkaan. Hal tersebut lantaran gap atau rentang harga antara LPG 3 kg bersubsidi dengan non-subsidi masih terlalu jauh.
"Kalau harganya terlalu jauh antara subsidi dan non-subsidi, masyarakat akan tetap memborong LPG 3 kg yang disubsidi, dan ini yang akan menyebabkan kelangkaan," kata dia saat dihubungi Tempo pada Ahad, 18 Juni 2023.
Terlebih, Bhima mengatakan pemerintah hingga kini belum memastikan skema penyaluran LPG 3 kg nantinya. Padahal jenjang penyaluran LPG cukup panjang, mulai dari agen hingga konsumen. Menurutnya, rantai pasok LPG yang panjang ini membuat pembatasan pembelian berpotensi memicu penimbunan. Terutama pada masa transisi saat ini.
"Ini justru merugikan masyarakat. Jadi saya pikir dipersiapkan dulu infrastrukturnya dan perkecil selisih harga LPG 3 kg dengan non-subsidi," tuturnya.
Jika selisih harga tersebut sudah lebih kecil, Bhima memperkirakan pendistribusian LPG non-subsidi pun secara perlahan akan tepat sasaran. Sehingga, ia menekankan, sebaiknya pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan pembatasan pembelian LPG 3 kg.
Selanjutnya: "Sebab sosialisasi yang masih kurang...."
