Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Setujui PMN Rp 1,19 Triliun untuk InJourney, Bos ITDC Blak-blakan Soal Kondisi Keuangan Perusahaan

image-gnews
Foto udara Sirkuit Mandalika. (ITDC)
Foto udara Sirkuit Mandalika. (ITDC)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)  Ari Respati membeberkan kondisi perusahaannya usai bos InJourney mengajukan permohonan penyertaan modal negara atau PMN pada Rabu lalu. Belakangan DPR menyetujui PMN sebesar Rp 1,19 triliun yang sebagian besar digunakan untuk membiayai utang yang membelit perusahaan.

Lewat keterangan tertulisnya, Ari menjelaskan, dalam pembangunan kawasan The Mandalika pada tahun 2015 dan 2020, ITDC telah memperoleh dukungan pemerintah melalui PMN secara tunai dengan total nilai Rp 750 miliar.

Selain itu, ITDC juga memperoleh dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan total pinjaman yang telah dimanfaatkan adalah sebesar Rp 3,4 triliun.

Saat ini, Ari mengklaim pendanaan ITDC yang bersumber dari bank saat ini masih terjaga kelancaran pembayarannya. Sebab, ada sumber penghasilan usaha lain yang didapatkan dari kawasan The Nusa Dua dan bisnis lainnya melalui anak dan cucu usaha ITDC.

Namun, untuk menjaga kelangsungan usaha dan likuiditas keuangan ke depan, ITDC akan melakukan terobosan bisnis antara lain melakukan optimalisasi aset dengan Mitra Investasi atas sebagian lahan yang diubah statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) murni khususnya di The Nusa Dua.

Sementara itu, Direktur Keuangan ITDC, Ahmad Fajar, menyatakan dampak dari pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi sektor pariwisata. Oleh karena itu ITDC sebagai pengembang dan pengelola kawasan pariwisata akan melalukan reprofiling atas fasilitas perbankan tersebut di atas.

"Sehingga meningkatkan kemampuan pemenuhan kewajiban kepada para kreditur yang dapat disesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan kami ke depan,” kata Fajar.

Selanjutnya: Adapun ITDC adalah member holding dari...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Utang Jatuh Tempo Era Prabowo Tembus Rp 800 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Strategi Mengatasinya

1 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberi hormat saat prosesi penyambutan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Utang Jatuh Tempo Era Prabowo Tembus Rp 800 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Strategi Mengatasinya

Salah satu strategi mengatasi masalah utang jatuh tempo adalah dengan refinancing (re-invesment) SBN yang diterbitkan pemerintah.


Kronologi Indofarma Terlilit Utang Pinjol, Pinjam Sampai Rp 69,7 Miliar

1 hari lalu

Logo Indofarma.
Kronologi Indofarma Terlilit Utang Pinjol, Pinjam Sampai Rp 69,7 Miliar

Bagaimana Indofarma bisa sampai terlilit utang pinjol hingga diduga merugikan negara Rp 146,57 miliar?


Usai Dipanggil Jokowi, Gubernur BI Sebut Tiga Faktor Ini Penyebab Rupiah Kembali Melemah

2 hari lalu

Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) - Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memberikan keterangan usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 20 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Usai Dipanggil Jokowi, Gubernur BI Sebut Tiga Faktor Ini Penyebab Rupiah Kembali Melemah

Gubernur BI Perry Warjiyo menyoroti tiga faktor yang membuat rupiah kembali melemah.


Kemendag Klaim Telah Mulai Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng ke Produsen

3 hari lalu

Pedagang menata minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023.  Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Kemendag Klaim Telah Mulai Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng ke Produsen

Pemerintah mengklaim telah mulai membayarkan utang rafaksi minyak goreng kepada produsen. Belum diketahui jumlah perusahaan yang sudah menerima pembayaran.


IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

4 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

Cicilan pokok utang dan bunganya diperkirakan bisa tembus Rp1.300 triliun per tahun.


TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

5 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran membantah bahwa Prabowo akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen.


Ramai Prabowo Dikabarkan Akan Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen PDB, TKN: Pelaku Pasar Tak Perlu Khawatir

5 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ramai Prabowo Dikabarkan Akan Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen PDB, TKN: Pelaku Pasar Tak Perlu Khawatir

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, membantah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio pajak Hingga 50 persen.


Terpopuler: Tim Prabowo-Gibran Buka Suara soal Rasio Utang hingga 50 Persen, Siap-siap Harga MinyaKita Naik Setelah Idul Adha

6 hari lalu

Terpopuler: Tim Prabowo-Gibran Buka Suara soal Rasio Utang hingga 50 Persen, Siap-siap Harga MinyaKita Naik Setelah Idul Adha

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan menaikkan rasio utang


Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Bantah Adanya Rencana Menaikkan Rasio Utang hingga 50 Persen terhadap PDB

6 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Bantah Adanya Rencana Menaikkan Rasio Utang hingga 50 Persen terhadap PDB

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah presiden terpilih akan menaikan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen.


Angkasa Pura Tanggapi Kritik Serikat Karyawan tentang Rencana Penggabungan Perusahaan

8 hari lalu

Corporate Secretary Angkasa Pura I Rahadian D. Yogisworo . TEMPO/NABILA NURSHAFIRA
Angkasa Pura Tanggapi Kritik Serikat Karyawan tentang Rencana Penggabungan Perusahaan

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airport) tanggapi pernyataan Serikat Karyawan Angkasa Pura II yang minta penundaan penggabungan usaha