TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan PMK 60/PMK.010/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beleid itu mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, melalui PMK ini, setiap rumah mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau antara Rp 16-24 juta untuk setiap unit rumah.
“Fasilitas pembebasan PPN ini mendukung penyediaan setidaknya 230.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditargetkan oleh pemerintah,” ujar dia lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 17 Juni 2023.
Pembebasan PPN atas rumah umum/ tapak dan rumah susun ini sebenarnya sudah diberikan sejak tahun 2001. Serta adanya dukungan fiskal lainnya melalui berbagai instrumen fiskal antara lain, pemberian Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Fasilitas pembebasan PPN ini juga akan berdampak positif pada perekonomian nasional. “Termasuk terhadap investasi industri properti dan industri pendukungnya, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan konsumsi masyarakat,” ucap Febrio.
Selanjutnya: PMK baru ini mengatur ...
