TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemerintah tidak perlu buru-buru mengejar realisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Maksudnya, jangan kemudian membuat kebijakan yang terlalu ngobral begitu. Jangan terlalu nafsu mendatangkan investor," kata Trubus ketika dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Minggu, 11 Juni 2023.
Obral yang dimaksud Trubus adalah obral insentif, seperti tax holiday. Pemerintah juga mengobral pemberian hak guna usaha (HGU) dan guna bangunan (HGB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023. Dalam beledin itu, pemerintah memberikan izin HGU hingga 95 tahun dan HGB selama 80 tahun.
"Kebijakan itu bisa menjadi bom waktu. Bisa menimbulkan masalah baru bagi pemerintah," kata Trubus.
Terlebih tahun depan Indonesia memasuki masa pergantian presiden. Praktis, menurut Trubus, situasi dan dinamikanya akan berubah. Begitu pula dengan aturan yang berlaku di periode kepemimpinan pemerintah saat ini. Misalnya, lanjut Trubus, HGU yang semula diberikan hingga 95 tahun, berubah menjadi lebih singkat.
"Nggak apa-apa (IKN) dibangun. Tapi, lebih baik pemerintah bersabar. Bertahap saja," kata Trubus.
Pemerintah memang sedang gencar mempromosikan sejumlah insentif untuk menarik minat investor. Hal tersebut, salah satunya dilakukan Presiden Jokowi saat menghadiri Ecosperity Week 2023 yang digelar di Singapura.
"Jangan khawatir. Kami telah menyiapkan insentif fiskal, seperti tax holiday, non-collected PPn, super deduction tax, bea impor, kami telah melakukan segalanya, khususnya terkait energi hijau dan industri hijau, kami akan memfasilitasinya sebaik yang kami mampu," kata Jokowi seperti ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 7 Juni 2023.
Selebihnya, Jokowi memaparkan survei Edelman Trust Barometer yang menyebut kepercayaan publik dalam melakukan bisnis di Indonesia ada di level yang tinggi, hanya satu tingkat di bawah Cina. Selain itu, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tumbuh konsisten di atas 5 persen. Bahkan tahun lalu tumbuh 5,3 persen dan pada kuartal I 2023 tumbuh 5,03 persen.
Mengenai inflasi, Jokowi menyebut pemerintah berhasil menjaganya di level 4 persen pada Mei 2023 secara tahunan (yoy). Jokowi menyebut neraca dagang juga telah surplus selama 30 bulan berturut turut. Pada 2022, neraca dagang Indonesiai surplus sampai US$ 54,5 miliar.
"Apa lagi yang kalian tunggu?" kata Jokowi. "Jadi saya sarankan jangan menunggu terlalu lama. Jangan, hanya duduk dan menonton. Ini peluang emas yang sangat menarik di Indonesia yang kalian semua bisa jadi bagian."
RIRI RAHAYU | M. JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Jokowi Ajak Warga Singapura Tinggal di IKN, Pengamat: Realisasi Modal Investor Belum Pasti
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
