"Karena memang bisnisnya bukan termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara, kinerja finansial dari BUMN-BUMN tersebut kurang bagus,” kata Yunus kepada Tempo, Jumat, 5 Mei 2023.
Menurut Yunus, bisnis konstruksi bukan bisnis yang wajib dikuasai negara karena tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Toh, kata dia, selama ini negara memiliki treatment yang sama dengan perusahaan konstruksi swasta. “Kecuali ada penugasan-penugasan atau privilege yang biayanya dapat dikompensasikan.”
Yunus juga mengatakan, kerugian BUMN Karya terjadi ketika ada pergeseran dari BUMN konstruksi menjadi BUMN investasi. Di mana BUMN Karya tidak sekadar mengerjakan konstruksi infrastruktur nasional, tapi juga melakukan investasi dalam pembiayaanya. “Itu yang membuat mereka rugi sekarang.”
Oleh karena itu, jika pemerintah memutuskan untuk melakukan merger, pemerintah harus mengembalikan BUMN Karya sebagai BUMN konstruksi. “Jangan dibebani dengan investasi pembiayaan infrastruktur,” kata dia.
Selain itu, jika memutuskan untuk memerger, Yunus mengingatkan Erick Thohir menata concern bisnis masing-masing. “Karena saat ini di antara mereka saling berebut proyek, bersaing satu sama lain,” ujar Yunus.
Pilihan Editor: KPK Beberkan 2 Modus Korupsi Terbanyak di Proyek Infrastruktur yang Digarap Kementerian PUPR
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
