TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kembali merespons soal rencana pemerintah dalam menaikkan gaji pegawai negeri sipil ( gaji PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, langkah ini tidak sesuai kebutuhan melainkan dapat membuat beban belanja pegawai terlalu gemuk.
Ia menduga rencana kenaikan gaji PNS ini berkaitan dengan upaya pihak tertentu untuk mendapatkan suara pada Pemilu 2024 mendatang. "Kenaikan gaji pegawai pemerintah ini bisa dipolitisasi oleh untuk meraup suara," kata Bhima saat dihubungi Tempo pada Ahad, 21 Mei 2023.
Bhima menyebut dari total 4 juta PNS, jika satu orang menanggung empat anggota keluarga, maka ada banyak sekali suara yang bisa diraih dalam Pemilu nanti. Karena itu, ia memperingatkan jangan sampai pemerintah menggunakan instrumen belanja pegawai untuk mendorong belanja konsumtif menjelang kontestasi politik ini.
Terlebih, anggaran belanja pegawai sepanjang 2019 hingga 2023 sudah mengalami kenaikan sebanyak 17,5 persen. Tercatat mulai 2019, gaji PNS telah naik dari Rp 376 triliun menjadi Rp 442 triliun pada 2023.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum memutuskan soal usulan kenaikan gaji PNS ini. Ia mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Selanjutnya: Di sisi lain, Menpan RB....
