TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tetap keberatan atas sejumlah regulasi yang diterapkan Uni Eropa tentang deforestasi karena kebijakan itu dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Ahad, 21 Mei 2023. Pertemuan bilateral itu dilakukan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi G7 atau G7 Outreach Summit 2023.
Jokowi menyatakan, sejak awal pembahasan Indonesia telah keberatan dengan regulasi deforestasi Uni Eropa tersebut. "Proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan obyektif," tuturnya.
Ia lalu menjelaskan laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun drastis hingga 75 persen menjadi 115 ribu hektare. Angka itu adalah laju terendah sejak 1990 dan terus mengalami penurunan.
Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels, Belgia, untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi Uni eropa yang merugikan.
Misi bersama itu juga akan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Uni Eropa, serta dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif.
Adapun misi bersama Malaysia dan Indonesia, motor Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC), akan berada di Brussels pada 30-31 Mei 2023 untuk membahas berbagai masalah terkait minyak sawit.
“Misi ini untuk engagement dengan Uni Eropa,” kata Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Fadillah Yusof dalam konferensi pers, seusai pertemuan tingkat menteri Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu petang, 17 Mei 2023.
Selanjutnya: Misi bersama ini dilakukan sebagai upaya untuk ...
