TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, baru saja diangkat menjadi Ketua Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Percepatan Investasi di IKN Nusantara. Apa saja jabatan yang tengah dan pernah dia emban?
- Ketua Satgasus Percepatan Realisasi Investasi di IKN
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan pemerintah telah membentuk task force khusus yang diketuai Luhut untuk mempercepat investasi di IKN.
"Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marinves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept (antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Bambang Susantono, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
- Ketua Pengarah Satgas Sawit
Presiden Joko Widodo telah membentuk satuan tugas untuk mengatasi permasalahan di industri sawit. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara tertanggal 14 April 2023.
Dalam Pasal 9 di beleid itu, tertulis Ketua Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Seperti yang diketahui, Luhut merupakan Menko Marves.
- Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
Luhut ditunjuk sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri ini, memulai tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa dengan sosialisasi hingga memantau tingkat komponennya.
- Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Tim ini dibentuk Jokowi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Luhut bertugas memberikan arahan dan pencapaian, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional. Selain itu, Dewan Pengarah juga menyampaikan laporan pelaksanaan penyelamatan danau prioritas nasional kepada Presiden Jokowi.
- Ketua Tim Gerakan Nasional BBI
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada September 2021. BBI adalah gerakan untuk memperkuat branding produk-produk UMKM dalam negeri, serta memperluas akses pasar melalui penjualan digital.
Sebagai ketua, Luhut dibantu tiga wakil ketua yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Komite tersebut mempunyai dua tugas.
Pertama, menetapkan langkah yang diambil untuk mengatasi kewajiban perusahaan patungan. Kedua, menetapkan bentuk dukungan pemerintah untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan. Komite itu beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan.
- Ketua Dewan SDA Nasional
Jokowi juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air atau SDA Nasional. Dewan Sumber Daya Air Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional yang dilakukan oleh lembaga nonstruktural di bawah Presiden.
Sebagai Ketua Dewan SDA Nasional, Luhut bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang kemaritiman dan investasi, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 huruf a yang diteken Jokowi pada 6 April 2022 ini.
Selain jabatan-jabatan di atas, Luhut juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pertama Jokowi, Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijantno pada 12 Agustus 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim selama dua bulan.
Luhut juga tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim menggantikan Budi Karya Sumadi pada 2020, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo yang tersangkut kasus korupsi ekspor benih lobster, dan Koordinator PPKM Jawa-Bali.
FEBYANA SIAGIAN | RIANI SANUSI PUTRI
Baca juga: Korupsi BTS Kominfo Johnny Plate, Masyarakat di Daerah Terpencil Semakin Merana
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
