Menurut Said, hal serupa juga terjadi tahun lalu. Pemerintah memutuskan impor beras ketika Indonesia justru sedang swasembada beras. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada korelasi linear antara produksi dengan impor.
Said menduga, persoalan impor beras di Tanah Air justru disebabkan oleh ketidakmampuan Badan Urusan Logistik atau Bulog menyerap hasil panen petani. Ketidakmampuan Bulog menyerap beras petani itu menyebabkan persediaan beras di gudang Bulog belum mencapai batas aman, yakni 1,2 juta ton. Belum cukupnya persediaan beras Bulog itu kemudian yang menjadi alasan keputusan impor beras.
"Impor ini disebabkan Bulog tidak memenuhi target penyerapan panen petani, sekalipun produksi lebih dari cukup," ujar Said.
Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan impor beras sebesar 2 juta ton untuk mengisi CBP. Berdasarkan salinan surat penugasan impor beras yang diterima Tempo, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menugaskan Direktur Utama Bulog Budi Waseso untuk melakukan impor beras tahun ini.
Arief mengatakan langkah impor beras ini mendesak mengingat cadangan beras di gudang Bulog hanya tersisa 220.000 ton dari batas aman 1,2 juta ton. Beras impor itu nanti akan digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Selain itu, beras impor ini juga akan digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial pemerintah.
Baca juga: Jokowi Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Produksi Cukup tapi Bulog Tak Sanggup Menyerap
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
