Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Produksi Cukup tapi Bulog Tak Sanggup Menyerap

image-gnews
Buruh pelabuhan menurunkan beras impor asal Vietnam dari kapal kargo di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kamis, 5 Januari 2023. Sebanyak 200.000 ton di antaranya sudah tiba pada akhir tahun 2022. ANTARA/Ampelsa
Buruh pelabuhan menurunkan beras impor asal Vietnam dari kapal kargo di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kamis, 5 Januari 2023. Sebanyak 200.000 ton di antaranya sudah tiba pada akhir tahun 2022. ANTARA/Ampelsa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menanggapi soal keputusan pemerintahan Presiden Jokowi kembali mengimpor beras 2 juta ton tahun ini. Menurut Said, persoalan impor beras di Tanah Air bukan disebabkan oleh produksi dalam negeri yang kurang tapi karena ketidakmampuan Badan Urusan Logistik atau Bulog menyerap hasil panen petani.

Menurutnya, impor beras di selama ini dilakukan karena persediaan beras di gudang Bulog untuk stabilisasi harga dan pasokan masih tidak mencukupi batas aman, yakni 1,2 juta ton. "Impor ini disebabkan Bulog tidak memenuhi target penyerapan panen petani sekalipun produksi lebih dari cukup," ujar Said saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Maret 2023. 

Said merujuk pada kegiatan impor beras tahun lalu. Pada 2022, pemerintah melakukan impor ketika Indonesia justru sedang swasembada beras. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada korelasi linear antara produksi dengan impor.

Artinya, keputusan impor bukan diukur dari jumlah produksi dalam negeri melainkan kondisi pasokan beras di gudang Bulog. Sehingga, menurut Said, impor beras diukur dari seberapa besar kemampuan Bulog bersaing dengan pihak swasta untuk menyerap hasil produksi petani.

"Selama ini Bulog selalu kalah karena kemampuan membeli dibatasi HPP (harga pembelian pemerintah)," kata Said. 

Keterbatasan besaran HPP membuat Bulog tidak kuat bersaing dengan korporasi swasta, meskipun tahun ini produksi dalam negeri lebih dari cukup. Terlebih berdasarkan catatannya, Said mengatakan tahun lalu Bulog hanya mampu menyerap kurang dari 5 persen dari total produksi. 

Besarnya penguasaan beras oleh korporasi besar atau pedagang swasta, tutur Said, membuat harga di pasar dan distribusinya dikendalikan oleh swasta. Di sisi lain, stok yang terbatas membuat Bulog sulit melakukan operasi pasar dengan leluasa. Sementara total konsumsi total kebutuhan konsumsi di Indonesia bisa mencapai 32 juta ton. 

"Di situ keputusan Bulog diambil (impor beras). Ini yang kerap menjadi persoalan," kata Said. 

Said melanjutkan, landasan pertimbangan impor beras seringkali bukan berdasarkan berapa banyak produksi dalam negeri. Tetapi disebabkan seberapa kuat cadangan beras yang dimiliki pemerintah. 

"Jadi walaupun tahun ini mengalami kenaikan, namun tetap saja masih belum bisa bersaing secara kuat," ucapnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Pemerintah resmi memutuskan impor beras 2 juta ton ...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

52 menit lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

"Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan di IKN. Pak Ma'ruf dan Mas Gibran ada di Istana Merdeka."


Pelemahan Rupiah Diprediksi Berimbas pada Harga Komoditas Ekspor-Impor hingga Cadangan Devisa

2 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Pelemahan Rupiah Diprediksi Berimbas pada Harga Komoditas Ekspor-Impor hingga Cadangan Devisa

Pelemahan mata uang rupiah ini akan berdampak terhadap harga-harga komoditas.


Nikmati Liburan Jelang Idul Adha 2024 di Solo, Jokowi Ajak Jan Ethes dan La Lembah Manah ke Mal

2 jam lalu

Presiden Jokowi dan dua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah jalan-jalan di Mall Solo Paragon, Jawa Tengah, Sabtu, 15 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Nikmati Liburan Jelang Idul Adha 2024 di Solo, Jokowi Ajak Jan Ethes dan La Lembah Manah ke Mal

Pada Sabtu siang hari ini, 15 Juni 2024, Jokowi mengajak dua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah berjalan-jalan ke Mal Solo Paragon.


Jokowi Keluarkan Keputusan Presiden untuk Berantas Judi Online, Begini Poin Pentingnya

3 jam lalu

Presiden Jokowi Tegaskan Masyarakat Jangan Judi Online Maupun Offline
Jokowi Keluarkan Keputusan Presiden untuk Berantas Judi Online, Begini Poin Pentingnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan presiden untuk memberantas judi online.


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

3 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.


Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

3 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

Satgas judi online yang dibentuk Presiden Jokowi akan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Dikomandani Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.


Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

4 jam lalu

Sigit Widyawan, Bagaskara Ikhlasulla Arif, dan Joko Priyambodo. FOTO/Instagram, X, dan antaranews.com
Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

Selain kedua keponakannya di Pertamina, ada ipar Jokowi yang juga punya kedudukan mentereng BNI. Apa jabatannya?


Pemerintah Klaim UEA dan Cina Siap Investasi di IKN

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Pemerintah Klaim UEA dan Cina Siap Investasi di IKN

Otorita Ibu Kota Negara atau OIKN Nusantara mengklaim UEA dan Cina siap berinvestasi di sektor energi dan perumahan IKN.


Jokowi Resmi Bentuk Satgas Judi Online Dipimpin oleh Menkopolhukam

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Resmi Bentuk Satgas Judi Online Dipimpin oleh Menkopolhukam

Jokowi menetapkan satgas judi online melalui surat keputusan presiden atau Keppres Nomor 21 Tahun 2024 yang diteken pada Jumat, 14 Juni 2024.


Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar, API: Karena Kemendag Longgarkan Impor

9 jam lalu

Danang Girindrawardana (kiri). TEMPO/Tony Hartawan
Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar, API: Karena Kemendag Longgarkan Impor

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan bahwa penyebab bangkrutnya industri tekstil dalam negeri adalah pelonggaran impor oleh Kemendag.