Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tidak Berizin, Proyek Reklamasi Tambang Nikel Morowali Dihentikan KKP

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muh Zaini, Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP Adin Nurawaluddin, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muh Zaini, Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP Adin Nurawaluddin, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan proyek reklamasi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, karena tidak memiliki izin resmi.

"Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, PT  BTII diduga melakukan pembangunan jetty atau dermaga tambang nikel tanpa Izin Reklamasi dan tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)," ujar Direktur Jenderal PSDKP KKP Adin Nurawaluddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 18 Maret 2023. PT BTII atau Baoshuo Taman Industry Investment Group diduga kurang memperhatikan keseimbangan ekologi pesisir dalam pelaksanaan proyeknya.  

Adin menjelaskan bahwa tindakan tegas tersebut dilaksanakan untuk memastikan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan kesehatan ekologi pesisir. Dalam proses penghentian kegiatan ini, pihak KKP juga melibatkan pemerintah daerah setempat.

Dengan penghentian kegiatan ini, PT BTII diminta untuk mengurus dokumen Perizinan Reklamasi dan PKKPRL di KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta memenuhi denda administratif sebelum kegiatan operasional usahanya dilanjutkan.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK), Halid K. Jusuf, menyampaikan bahwa Ditjen PSDKP terus melaksanakan penertiban terutama yang berkaitan dengan kepatuhan dalam pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Salah satu poin yang diatur dan kami kawal adalah Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mana reklamasi masuk dalam kategori risiko tinggi. Sehingga seluruh aktivitas yang memanfaatkan ruang laut harus memiliki PKKPRL," terang Halid.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai informasi, PT BTII dalam hal ini telah melanggar Pasal 18 Angka 12, Angka 17 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Pasal 101 ayat (3), Pasal 188, Pasal 195.

Serta Pasal 196 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang jo. Pasal 15 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pilihan Editor: Partai Buruh Nilai Menteri Zulkifli Hasan Gagal Melindungi Pasar Domestik dari Serbuan Baju Bekas Impor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Smelter Nikel ITSS Kerap Meledak, Menperin Cek Ketaatan Regulasi Perusahaan

1 hari lalu

Kemenaker dan Kemenko Investasi dan Kemaritiman berbeda dalam melihat kecelakaan kerja di smelter nikel ITSS yang berlokasi di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.
Smelter Nikel ITSS Kerap Meledak, Menperin Cek Ketaatan Regulasi Perusahaan

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang akan cek ketaatan regulasi PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) karena insiden smelter meledak.


Insiden Ledakan Berulang di Industri Nikel, Walhi Minta Evaluasi Menyeluruh dan Penegakan Hukum

1 hari lalu

Salah satu korban luka ledakan tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, pada Kamis malam, 13 Juni 2024. (istimewa)
Insiden Ledakan Berulang di Industri Nikel, Walhi Minta Evaluasi Menyeluruh dan Penegakan Hukum

Ledakan diduga bersumber dari las oxy asetilin.


Smelter Nikel Meledak di Morowali, Menteri ESDM: Pemberian Sanksi Wewenang Kementerian Perindustrian

1 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Smelter Nikel Meledak di Morowali, Menteri ESDM: Pemberian Sanksi Wewenang Kementerian Perindustrian

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan akan mengecek penyebab ledakan smelter nikel di Morowali.


KKP Kesulitan Temukan Aktor Perdagangan Benih Lobster

1 hari lalu

Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan kapal ikan asing (KIA) di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 4 Mei 2024. Kapal Pengawas PSDKP ORCA 02 berhasil mengamankan dua KIA berbendera Vietnam beserta 20 awak kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Natuna. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Kesulitan Temukan Aktor Perdagangan Benih Lobster

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan kesulitan menemukan aktor di balik kasus perdagangan benur atau benih lobster.


Ledakan Smelter Nikel Lagi, Jatuh Korban Lagi: K3 Disebut Tak Sejalan Investasi

2 hari lalu

Pekerja industri nikel melintas di jalur menuju kawasan industri IMIP, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Ahad, 31 Desember 2023. Keberadaan kawasan industri nikel di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali memberi dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pekerja yang tinggal di kawasan industri tersebut. ANTARA/Mohamad Hamzah
Ledakan Smelter Nikel Lagi, Jatuh Korban Lagi: K3 Disebut Tak Sejalan Investasi

Perusahaan smelter nikel seharusnya belajar dari insiden ledakan yang menyebabkan 21 pekerja tewas dan luka berat pada 24 Desember 2023.


Tuntutan Serikat Pekerja Imbas Kecelakaan Berulang Smelter Nikel ITSS Morowali: Audit Menyeluruh, Hentikan Operasi

2 hari lalu

Kebakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2023. Kebakaran di salah satu pabrik pengolahan atau smelter nikel milik PT ITSS diakibatkan oleh ledakan tungku. Foto: Istimewa
Tuntutan Serikat Pekerja Imbas Kecelakaan Berulang Smelter Nikel ITSS Morowali: Audit Menyeluruh, Hentikan Operasi

Kalangan buruh bereaksi setelah ledakan kembali terjadi di smelter nikel milik PT ITSS di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Sulawesi Tengah.


Kecelakaan Kerja Kembali Terjadi di Smelter Nikel ITSS Morowali: Bobroknya Sistem K3

2 hari lalu

Kebakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2023. Insiden bermula dari kecelakaan yang dialami sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan tungku dan pemasangan pelat pada bagian tungku.  Foto: Partai Buruh Kabupaten Morowali.
Kecelakaan Kerja Kembali Terjadi di Smelter Nikel ITSS Morowali: Bobroknya Sistem K3

IMIP membantah kecelakaan terjadi karena ledakan tungku smelter.


PT IMIP Klaim Kecelakaan Kerja di Smelter ITSS Bukan Ledakan Tungku Smelter

2 hari lalu

Smelter Nickel PT IMIP Morowali. Foto : Shutterstock
PT IMIP Klaim Kecelakaan Kerja di Smelter ITSS Bukan Ledakan Tungku Smelter

Informasi ledakan smelter di PT ITSS disampaikan Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) IMIP Henry Foord Jebss.


Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

2 hari lalu

Seorang petugas Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersiaga di sekitar kapal pencuri ikan berbendera Vietnam hasil tangkapan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan banyak kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Dampaknya besar.


KKP Sebut Ada Kapal Asing Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

2 hari lalu

Awak kapal pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 01 memantau Kapal MV VOX MAXIMA berbendera Belanda yang mengangkut pasir laut di Perairan Teluk Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dan memeriksa satu kapal hisap pasir laut yang diduga melakukan aktivitas pengerukan pasir tanpa dilengkapi dengan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
KKP Sebut Ada Kapal Asing Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan ada kapal asing mengambil pasir di perbatasan laut Indonesia.