TEMPO.CO, Jakarta - Empat menteri kabinet Jokowi baru saja meresmikan peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara pada Senin, 22 Juli 2024. Sebelumnya komoditas yang terintegrasi oleh sistem hanya batubara, pada peluncuran kali ini diperluas untuk tata kelola nikel dan timah.
Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam) Nico Kanter, menyambut baik adanya Simbara untuk komoditas nikel. Menurut dia dengan adanya sistem digital yang terintegrasi serta transparan, tata kelola sumber daya mineral akan lebih baik lagi. “kan saya pemain di nikel, kita sudah lihat batu bara, persyaratannya harus dibuat sederhana dan transparan,” ujarnya selepas peluncuran Simbara untuk komoditas nikel dan timah di kantor kementerian keuangan, Senin 22 Juli 2024.
Ia menambahkan, pentingnya persyaratan berusaha yang masuk ke dalam data-data sistem untuk terbuka dan transparan. Hal itu dianggap akan meminimalisasi semua masalah dari orang-orang yang ikut serta untuk mengintervensi. Dengan adanya simbara pengurusan dokumen seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB, pajak, dan royalti akan terintegrasi, tidak hanya dikelola oleh satu kementerian.
Nico menambahkan selama ini di sektor nikel, tiap kementerian punya persyaratan masing-masing. Baik tata kelola di hulu hingga kegiatan akhir seperti ekspor. Terkadang terjadi kebocoran pengelolaan baik dari kementerian, maupun pelaku usaha yang ingin mempercepat bisnisnya. Itu yang membuat sering terjadi masalah. Dari hulunya, sistem yang terintegrasi itu akan memperbaiki banyak proses.
Simbara merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pengelolaan komoditas batubara di dalam satu ekosistem. Tujuannya yakni menghasilkan satu data minerba dan pengawasan terpadu untuk kelancaran bisnis dan mendorong penerimaan negara.
Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan sistem ini mengintegrasikan data-data bisnis pertambangan yang mulanya ada si masing-masih kementerian dalam satu sistem. “Hingga saat ini simbara sudah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 kementerian lembaga,” kata dia.
Isa mengklaim Ada beberapa keuntungan yang sudah didapat lewat integrasi simbara pada komoditas batu bara yang sudah berjalan. Yakni mewujudkan layanan satu pintu melalui single data entry, kedua ketersediaan satu data minerba yang handal.
Pengawasan juga lebih terpadu, implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan penghiliran minerba dianggap lebih efektif. Lalu mencegah fraud melalui risk profiling juga bisa terus ditingkatkan. Terakhir adalah pencegahan tambang ilegal dan pembayaran hak-hak negara yang meningkat kualitasnya. “Simbara telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara,” ujarnya.
Sejak diluncurkan untuk sektor batu bara, sistem ini diklaim telah mencegah ilegal mining sebesar Rp 3,47 triliun. Juga memberikan tambahan penerimaan negara dari analisa data dan risk profiling pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun. Penyelesaian piutang dari penyelesaian automatic blocking system yang merupakan bagian dari Simbara juga mencapai Rp 1,1 triliun rupiah.
Pilihan Editor: Sandiaga Janji Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
