Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Usulan Ditjen Pajak Dipisah dari Kemenkeu, Pengamat Pajak: Dulu, Ide Ini Tak Dianggap Feasible

image-gnews
Warga menunggu antrean di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Pemerintah menunjukkan dukungannya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang periode pemberian insentif pajak hingga akhir tahun 2022. Tempo/Tony Hartawan
Warga menunggu antrean di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Pemerintah menunjukkan dukungannya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang periode pemberian insentif pajak hingga akhir tahun 2022. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA Fajry Akbar mengatakan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak atau DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah lama muncul lalu menghilang. Menurut dia, bahkan hal itu sudah ada sejak era Presiden Megawati Sukarnoputri, tapi sampai sekarang tidak pernah terealisasi.

Fajry mengatakan sepertinya banyak yang tidak tahu bahwa ide pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)—yang kemudian disahkan menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP—di Dewan Perwakilan Rakyat.

“Tapi kemudian ide ini dianggap tak feasible (layak) karena harus mengubah UU Keuangan Negara dan kemudian dicopot,” ujar dia kepada Tempo pada Sabtu, 18 Maret 2023.

Menurut Fajry, memang benar pembuatan badan otonom atau semi-otonom penerimaan negara bagian dari diskursus reformasi birokrasi. Namun, kata dia, jika dilihat dari segi timing atau waktunya, side pembentukan badan otonom atau semi-otonom tidak memungkinkan. 

Alasannya, dia berujar, pertama sudah dibahas dalam RUU KUP dan hasilnya ide tersebut dicabut. “Kedua, UU perpajakan baru saja disahkan masa mau direvisi kembali? Ketiga, inikan sudah 2023 ya, sudah mendekati tahun politik. Saya yakin tidak akan jalan di legislatif,” kata Fajry.

Dia pun mengaku heran dan mempertanyakan mengapa isu pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu baru ramai sekarang. “Kenapa tidak saat pembahasan RUU KUP dulu? Karena kalau sekarang, hanya akan menjadi gimmick saja, bahasanya bukan reformasi birokrasi,” tutur dia.

Sehingga, Fajry menambahkan, wajar jika isu itu muncul diduga karena “memancing di air keruh” dari keriuhan kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo bukan untuk reformasi birokrasi. Karena dia menilai dalam UU HPP, sebenarnya sudah banyak instrumen yang memperkuat Ditjen Pajak, seperti tools untuk mencegah penghindaran perpajakan. 

Selanjutnya: Ditambah lagi dalam dua tahun terakhir....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rubicon Mario Dandy Berhasil Dilelang, Kejari Jaksel Segera Serahkan Uangnya ke David Ozora

21 jam lalu

Barang bukti 1 unit mobil Rubicon dengan plat palsu yang dikendarai Mario Dandy Satrio saat menganiaya David disita Polres Jakarta Selatan, Jumat, 24 Februari 2023. Shane terbukti bersalah karena telah membiarkan adanya kekerasan dan memprovokasi Mario untuk menganiaya David yang merupakan anak dari petinggi GP Anshor, kini Shane dan Mario mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, sementara David masih menjalani pengobatan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rubicon Mario Dandy Berhasil Dilelang, Kejari Jaksel Segera Serahkan Uangnya ke David Ozora

Kejari Jaksel menyatakan masih menunggu pelunasan uang hasil lelang Jeep Rubicon Mario Dandy.


Reaksi Parpol atas Bergulirnya Wacana Amendemen UUD 1945

3 hari lalu

Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Reaksi Parpol atas Bergulirnya Wacana Amendemen UUD 1945

Gerindra menganggap situasi politik saat ini belum kondusif untuk membicarakan amendemen UUD 1945.


PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

3 hari lalu

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dipantau secara daring melalui YouTube Baleg DPR RI di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

PPP menolak gagasan amandemen UUD 1945 yang memuat soal pemilihan presiden oleh MPR.


Tanggapan MPR Soal Wacana Amendemen UUD 1945

3 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua MPR RI 1999-2004 Amien Rais (kedua kanan) dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan), dan Fadel Muhammad (kedua kiri) usai melakukan pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. Pertemuan tersebut merupakan silahturahmi kebangsaan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tanggapan MPR Soal Wacana Amendemen UUD 1945

MPR menyebutkan celah untuk amendemen UUD 1945 tidak mungkin dilakukan MPR periode saat ini.


Dikunjungi Bamsoet Bahas Amandemen UUD, PKB Sebut Cak Imin Menaruh Perhatian pada Isu Kepresidenan

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) berpidato saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dikunjungi Bamsoet Bahas Amandemen UUD, PKB Sebut Cak Imin Menaruh Perhatian pada Isu Kepresidenan

PKB mengungkap sikap Cak Imin yang memerhatikan persoalan lembaga kepresidenan. Turut merespons kunjungan Bamsoet untuk diskusi Amandemen UUD.


Pakar Sebut Gagasan Amandemen UUD 1945 Harusnya Datang dari Rakyat Bukan Politikus

5 hari lalu

Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Pakar Sebut Gagasan Amandemen UUD 1945 Harusnya Datang dari Rakyat Bukan Politikus

Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan gagasan amandemen UUD 1945 merupakan gagasan gila dari para politikus


Kemenkeu Ogah Turunkan Defisit Anggaran (APBN) Prabowo Jadi 1,5 Persen, Apa itu Defisit Anggaran?

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkeu Ogah Turunkan Defisit Anggaran (APBN) Prabowo Jadi 1,5 Persen, Apa itu Defisit Anggaran?

Menteri Keuangan Sri Mulyani membidik defisit anggaran (APBN) pada level 2,45 hingga 2,82 persen dari PDB.


Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

6 hari lalu

Tangkapan layar - Pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjadi pembicara dalam acara
Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

Yance Arizona, mengatakan wacana amandemen UUD 1945 merupakan ancaman bagi demokrasi dan negara hukum karena melemahkan konstitusi.


Amien Rais Menyesal MPR Ubah Pemilu Langsung, Ketua DPD: Momentum Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

7 hari lalu

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Amien Rais Menyesal MPR Ubah Pemilu Langsung, Ketua DPD: Momentum Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

Sebelumnya Amien Rais meminta maaf karena pernah melucuti kewenangan MPR untuk memilih presiden.


Kemenkeu Respons Permintaan Menteri PPN untuk Turunkan Defisit APBN

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berbincang saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkeu Respons Permintaan Menteri PPN untuk Turunkan Defisit APBN

Kemenkeu menanggapi permintaan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, agar Menkeu menurunkan target defisit APBN 2025 ke level 1,5 sampai 1,8 persen dari PDB.