Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Maju Mundur Rencana Impor Kereta Rel Listrik Bekas Jepang

image-gnews
KRL Commuter Line melintas di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa 28 Februari 2023. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak rencana PT Kereta Commuterline Indonesia atau PT KCI untuk impor gerbong kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dalam rangka peremajaan armada, karena industri kereta api nasional dinilai mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
KRL Commuter Line melintas di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa 28 Februari 2023. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak rencana PT Kereta Commuterline Indonesia atau PT KCI untuk impor gerbong kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dalam rangka peremajaan armada, karena industri kereta api nasional dinilai mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan

DPR: Pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab. Sebab, hambatan pengadaan tersebut berpotensi menggerus kapasitas angkut KRL Jabodetabek yang saat ini mencapai 1,2 juta penumpang per hari. Sementara, untuk melayani 1.081 perjalanan per hari, termasuk rute pengumpan, KCI membutuhkan minimal 96 rangkaian kereta.

“Jumlah rangkaian yang berkurang pasti berpengaruh ke pelayanan. Sekarang saja penumpang sudah berdesakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga  telah meningkatkan target jumlah penumpang KRL Jabodetabek menjadi 2 juta orang per hari,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Maret 2023.

Suryadi menyebut armada KRL saat ini belum memadai untuk merealisasikan target Kemenhub. Terlebih, banyak KRL yang sudah berusia di atas 50 tahun. Karenanya, selain menambah jumlah armada, KCI juga perlu melakukan peremajaan rangkaian KRL.

Marinves dan Menperin: Tunggu hasil audit

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memastikan impor KRL bekas akan diputuskan setelah hasil audit BPKP keluar.

"Mengenai KRL, jadi pertama kita audit dulu mengenai kebutuhannya dan kereta apinya dan harganya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu, kita tentukan langkah-langkah yang tadi sudah kita sepakati subject (tergantung) kepada hasil audit," katanya ditemui di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Senin, 6 Maret 2023.

Meski demikian, Luhut tidak mengatakan apakah nantinya akan mengimpor KRL bekas atau tidak. Ia hanya menegaskan keputusan hanya berdasarkan hasil audit BPKP.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus memastikan keputusan itu tetap harus mengacu pada hasil audit nanti. "Dari audit, nanti kita lihat mana yang bisa kita retrofit, mana yang harus kita impor. Jadi hybrid kebijakannya. Tapi semua dasarnya audit," katanya. Ada pun retrofit adalah penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama.

"Audit kira-kira diputuskan tadi selesai dalam waktu dua minggu. Berarti dua minggu lagi kita putuskan apakah itu retrofit, atau impor. Tapi ada opsi hybrid," ujar Menperin Agus Gumiwang.

Pilihan Editor: Polemik Impor Kereta Bekas, Berapa Perbandingan Harga KRL Baru dan Bekas?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Minta Penyebab Deflasi Beruntun Dicek Betul, Ini Penjelasan Ekonom

9 jam lalu

Transaksi jual beli cabai rawit merah di pasar induk Kramat Jati, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024. Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) kementerian perdagangan, harga cabai rawit merah dalam 4 hari melambung hampir 21%, menjadi Rp 75 ribu per kilogram. Sedangkan secara nasional, harga cabai jenis yang sama naik hampir 2%. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Minta Penyebab Deflasi Beruntun Dicek Betul, Ini Penjelasan Ekonom

Presiden Jokowi mempertanyakan musabab deflasi lima bulan beruntun. Para ekonom menilai penurunan daya beli masyarakat yang menjadi penyebabnya.


Ragam Respons terhadap Tuntutan Kenaikan Gaji Hakim: Dari Prabowo hingga Cak Imin

10 jam lalu

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) saat audiensi dengan Mahkamah Agung (MA) di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024. Ratusan hakim dari berbagai daerah datang ke Jakarta saat aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Ragam Respons terhadap Tuntutan Kenaikan Gaji Hakim: Dari Prabowo hingga Cak Imin

Prabowo ingin menaikkan gaji hakim setelah dilantik menjadi presiden.


Krisis Baja China, IISIA Prediksi Dumping Baja ke RI akan Semakin Parah

11 jam lalu

Ilustrasi Industri Baja dan Besi. TEMPO/Subekti
Krisis Baja China, IISIA Prediksi Dumping Baja ke RI akan Semakin Parah

Saat ini, lebih dari 90 persen perusahaan Tiongkok merugi dan berimbas pada kerugian perusahaan baja global.


Prabowo Janji Naikkan Gaji Hakim, Supaya Tidak Bisa Dibeli dan Disogok

13 jam lalu

Momen presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara kepada para hakim di rapat DPR melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa, 8 Oktober 2024. Foto: tangkap layar TV Parlemen
Prabowo Janji Naikkan Gaji Hakim, Supaya Tidak Bisa Dibeli dan Disogok

Prabowo mengatakan kaget mendengar kisah para hakim yang belum cukup sejahtera. Dia mengklaim sudah punya rencana untuk memperbaiki kondisi mereka.


Cerita Rumah Dinas Anggota DPR: Banyak Tikus hingga Diganti Tunjangan Rp50 Juta per Bulan

14 jam lalu

Petugas kebersihan menyiram halaman depan rumah jabatan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Senin, 7 Oktober 2024. Karena kondisi rumah jabatan atau dinas yang butuh perawatan ekstra, sehingga dipertimbangkan diganti dengan tunjangan untuk Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cerita Rumah Dinas Anggota DPR: Banyak Tikus hingga Diganti Tunjangan Rp50 Juta per Bulan

Rumah dinas anggota DPR dinilai tidak layak, sehingga akan diganti dengan tunjangan perumahan yang konon jumlahnya bisa mencapai Rp50 juta per bulan.


Menperin: Realisasi Belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda untuk Produk Dalam Negeri Baru 41,7 Persen

14 jam lalu

Calon pembeli kain di toko tekstil Pasar Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis 5 September 2024. Kemenperin melalui Badan Standarisasi dan Kebijakan Industri juga menyiapkan sertifikasi dengan harapan pelaku industri bisa memanfaatkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). TEMPO/Tony Hartawan
Menperin: Realisasi Belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda untuk Produk Dalam Negeri Baru 41,7 Persen

Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut realisasi belanja kementerian/lembaga dan Pemda untuk produk dalam negeri tahun ini masih rendah.


Anggota DPR Periode 2024-2029 akan Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Berapa Nilainya?

14 jam lalu

Petugas kebersihan menyiram halaman depan rumah jabatan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Senin, 7 Oktober 2024. Karena kondisi rumah jabatan atau dinas yang butuh perawatan ekstra, sehingga dipertimbangkan diganti dengan tunjangan untuk Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Periode 2024-2029 akan Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Berapa Nilainya?

Besaran tunjangan rumah dinas anggota DPR akan mengacu pada harga sewa hunian di sekitaran gedung DPR.


Industri Tekstil Terpuruk karena Banjir Produk Impor, Asosiasi Minta Pemerintah Awasi E-commerce

15 jam lalu

Karyawan mencari kain pesanan di toko tekstil Pasar Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis 5 September 2024. Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya meminta pemerintah awasi e-commerce untuk mengatasi banjir produk impor yang menyebabkan industri tekstil terpuruk.. TEMPO/Tony Hartawan
Industri Tekstil Terpuruk karena Banjir Produk Impor, Asosiasi Minta Pemerintah Awasi E-commerce

Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya meminta pemerintah awasi e-commerce untuk mengatasi banjir produk impor yang menyebabkan industri tekstil terpuruk.


Audiensi dengan DPR, Solidaritas Hakim: Kami Hanya Minta Hidup Layak, Bukan Gaji Komisaris

16 jam lalu

Perwakilan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia, menggelar pertemuan dengan Komisi III DPR, Selasa, 8 Oktober 2024. Para hakim tersebut meminta DPR menyerap aspirasi mereka terkait peningkatan kesejahteraan hakim. TEMPO/Nandito Putra
Audiensi dengan DPR, Solidaritas Hakim: Kami Hanya Minta Hidup Layak, Bukan Gaji Komisaris

Hakim PN Bireuen singgung ketimpangan gaji hakim dengan penghasilan para pesohor, sebut gaji hakim seperti 3 hari uang jajan Rafathar.


iPhone 16 Belum Bisa Masuk RI, Menperin Beberkan Realisasi Investasi Apple Masih Kurang Rp 235 Miliar

17 jam lalu

Warga mencoba ponsel terbaru iPhone 16 yang mulai dijual, di Beijing, Cina, 20 September 2024. REUTERS/Florence Lo
iPhone 16 Belum Bisa Masuk RI, Menperin Beberkan Realisasi Investasi Apple Masih Kurang Rp 235 Miliar

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia.