Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fitra Beberkan Daftar Pejabat Kemenkeu yang Duduk di Kursi Komisaris BUMN dan Non-BUMN

image-gnews
Seknas Fitra. seknasfitra.org
Seknas Fitra. seknasfitra.org
Iklan

Berikut daftar pejabat Kemenkeu  yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN:

  1. Wakil Menteri Suahasil Nazara merangkap sebagai Komisaris PLN
  2. Sekretaris Jenderal Heru Pambudi merangkap sebagai Komisaris Pertamina
  3. Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata merangkap sebagai Komisaris PT Telkom
  4. Dirjen Pajak Suryo Utomo merangkap sebagai Komisaris PT SMI
  5. Dirjen Bea dan Cukai Askolani merangkap sebagai Komisaris BNI
  6. Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban merangkap sebagai Komisaris Bank Mandiri
  7. Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti merangkap sebagai Komisaris PT Semen Indonesia Grup
  8. Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman merangkap sebagai Komisioner Lembaga Simpan Pinjam (bukan BUMN)
  9. Irjen Awan Nurmawan Nuh merangkap sebagai Komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur
  10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu merangkap sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia
  11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadiyanto merangkap sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara
  12. Staf Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Sudarto merangkap sebagai Komisaris Pegadaian
  13. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto merangkap sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank
  14. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti merangkap sebagai Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial
  15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal merangkap sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
  16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya merangkap sebagai Komisaris PT Biofarma
  17. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Rina Widiyani Wahyuningdyah merangkap sebagai Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF
  18. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan R. Wiwin Istanti merangkap sebagai Komisaris PTPN VII
  19. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Ari Wahyuni merangkap sebagai Komisaris Jamkrindo
  20. Kepala Biro Hukum Arief Wibisono merangkap sebagai Wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara)
  21. Kepala Biro Advokasi Tio Serepina Siahaan merangkap sebagai Komisaris Utama PT Geodipa Energi
  22. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Rukijo merangkap sebagai Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta)
  23. Kepala Biro Umum Sugeng Wardoyo merangkap sebagai Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
  24. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Hidayat Amir merangkap sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I
  25. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Agung Kuswandono merangkap sebagai Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia
  26. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rofyanto Kurniawan merangkap sebagai Komisaris PT ASABRI
  27. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Chalimah Pujihastuti merangkap sebagai Komisaris PT POS
  28. Sekretaris DJKN Dedy Syarif Usman merangkap sebagai Komisaris PT Waskita Karya Tbk
  29. Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Encep Sudarwan merangkap sebagai Komisaris Askrindo
  30. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dwi Pudjiastuti Handayani merangkap sebagai Komisaris PT Indonesia Republic Finance
  31. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Wawan Sunarjo merangkap sebagai Komisaris PT Surveyor Indonesia
  32. Direktur Sistem Penganggaran Lisbon Sirait merangkap sebagai Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM
  33. Inspektur V Sudarso merangkap sebagai Komisaris PT Barata Indonesia
  34. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Meirijal Nur merangkap sebagai Komisaris Indosat
  35. Direktur Lelang Joko Prihanto merangkap sebagai Komisaris PT Karaba Digdaya (bukan BUMN)
  36. Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan Mariatul Aini merangkap sebagai Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur
  37. Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer Bhimantara Widyajala merangkap sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
  38. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Heri Setiawan merangkap sebagai Komisaris PT Geodipa Energi
  39. Kepala Pusat Kebijakan Sekotr Keuangan Adi Budiarso merangkap sebagai Komisaris PT SUCOFINDO
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ramai Ganti Rugi Tanah Mat Solar Belum Juga Dibayarkan, Begini Penjelasan Kemenkeu

2 jam lalu

Kendaraan melintasi ruas Tol Serpong - Cinere di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 20 Februari 2024. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) akan memberlakukan penyesuaian tarif baru Tol Serpong-Cinere pada Rabu, 21 Februari 2024, pukul 00.00 WIB, dengan tarif terjauh (Serpong-Cinere) sebesar Rp 18.500 untuk Gol I. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ramai Ganti Rugi Tanah Mat Solar Belum Juga Dibayarkan, Begini Penjelasan Kemenkeu

Kemenkeu angkat bicara soal masalah ganti rugi tanah Nasrullah, atau yang dikenal sebagai Mat Solar dalam serial Bajaj Bajuri.


Rincian Besaran Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim yang Disetujui Kemenkeu

4 jam lalu

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) saat audiensi dengan Mahkamah Agung (MA) di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin 7 Oktober 2024. Semula jumlah hakim yang mengikuti aksi cuti bersama sekitar 1.300 orang. Namun pada 4 Oktober jumlahnya bertambah hingga 1.748 orang. . TEMPO/Subekti.
Rincian Besaran Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim yang Disetujui Kemenkeu

Kemenkeu mengklaim menyetujui prinsip kenaikan gaji hakim yang diajukan Kemenpan RB atas usulan MA. Berapa besarannya?


Terkini Bisnis: Direktur dan Komisaris Net TV Mundur, Tunjangan Hakim jika Dikabulkan

4 jam lalu

NET TV. Antaranews
Terkini Bisnis: Direktur dan Komisaris Net TV Mundur, Tunjangan Hakim jika Dikabulkan

Direktur dan dewan komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV diduga ramai-ramai mengundurkan diri.


Lebih Jauh Soal Deflasi, Berapa Persen yang Tergolong Masih Aman?

7 jam lalu

Puluhan warga mengantri membeli sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemprov DKI Gelar Sembako Murah. Pada kegiatan sembako murah warga bisa mendapatkan paket sembako seharga Rp 100.000 meliputi beras 5 kilogram (kg), gula pasir 1 kg, minyak goreng 2 liter, dan tepung terigu 1 kg. TEMPO/Subekti.
Lebih Jauh Soal Deflasi, Berapa Persen yang Tergolong Masih Aman?

Di balik penurunan harga, ada ancaman yang bisa mengguncang perekonomian. Apa sebenarnya deflasi, dan kapan kondisi ini dianggap masih aman?


Hakim Minta Naik Gaji 142 Persen, Ini Jawaban Kemenkeu

9 jam lalu

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) saat audiensi dengan Mahkamah Agung (MA) di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin 7 Oktober 2024. Ratusan hakim dari berbagai daerah datang ke Jakarta saat aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024. Salah satu yang menjadi tuntutan SHI adalah besaran gaji hakim. TEMPO/Subekti.'
Hakim Minta Naik Gaji 142 Persen, Ini Jawaban Kemenkeu

Kementerian Keuangan telah menyetujui izin prinsip terkait usulan kenaikan gaji hakim. Bagaimana hitung-hitungannya?


Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri, Ada Apa?

9 jam lalu

NET TV. twitter.com
Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Net TV pernah mengumumkan rencana untuk melakukan reverse stock atau langkah penggabungan saham untuk meningkatkan harga jualnya.


Setjen DPR: Rumah Dinas Anggota Dewan Dikembalikan ke Kemenkeu

2 hari lalu

Suasana Kompleks Rumah Dinas DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 5 Oktober 2024. TEMPO/Hendrik Yaputra
Setjen DPR: Rumah Dinas Anggota Dewan Dikembalikan ke Kemenkeu

Aset rumah dinas DPR bakal dikembalikan ke Kementerian Keuangan, sebagai pengelola barang milik negara.


Kemenkeu Klaim Perbendaharaan Indonesia Unggul di ASEAN

4 hari lalu

Astera Primanto Bhakti. Kemenkeu.go.id
Kemenkeu Klaim Perbendaharaan Indonesia Unggul di ASEAN

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengklaim perbendaharaan Indonesia termasuk unggul di ASEAN.


Forum Perbendaharaan Negara se-ASEAN Diresmikan, Thomas Djiwandono Ingatkan Resiliensi saat Krisis dan Pandemi

5 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono meresmikan terbentuknya ASEAN Treasury Forum, Kamis, 3 Oktober 2024 di Bali. Dok. Kementerian Keuangan
Forum Perbendaharaan Negara se-ASEAN Diresmikan, Thomas Djiwandono Ingatkan Resiliensi saat Krisis dan Pandemi

Wamenkeu II, Thomas Djiwandono, meresmikan Forum Perbendaharaan ASEAN atau ASEAN Treasury Forum (ATF) pada Kamis, 03 Oktober 2024.


Gaji Hakim Dikabarkan Naik Sebelum Cuti Bersama

5 hari lalu

Ilustrasi pengadilan. TEMPO/Subekti
Gaji Hakim Dikabarkan Naik Sebelum Cuti Bersama

Benarkah gaji hakim akan naik sebelum aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober mendatang?